Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan keras terkait pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang saat ini cenderung dikuasai oleh segelintir negara maju dan perusahaan teknologi raksasa. Pertumbuhan AI yang sangat masif memunculkan pertanyaan kritis mengenai pihak yang paling berhak menentukan arah, regulasi, serta pemanfaatan teknologi masa depan tersebut. PBB menilai bahwa ketimpangan penguasaan teknologi ini dapat memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat global jika tidak segera diantisipasi dengan tata kelola yang inklusif.
Dominasi Negara Maju dan Risiko Kesenjangan Digital
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan belakangan ini menunjukkan konsentrasi kekuatan yang sangat masif di beberapa wilayah saja, terutama di Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagian besar pusat riset, infrastruktur komputasi skala besar, manufaktur cip semikonduktor canggih, hingga kepemilikan data berada dalam kendali segelintir negara dan korporasi multinasional. Kondisi ini membuat negara-negara berkembang hanya menempati posisi sebagai konsumen atau pengguna akhir, tanpa memiliki andil berarti dalam proses pembuatan kebijakan maupun pengembangan inti dari teknologi tersebut.
Ketimpangan penguasaan infrastruktur teknis ini memicu kekhawatiran terjadinya fenomena kolonialisme digital baru. Negara-negara berkembang yang tidak memiliki akses memadai terhadap perangkat keras bernilai tinggi serta modal finansial yang kuat terancam semakin tertinggal jauh di belakang. Lebih dari sekadar ketertinggalan ekonomi, dominasi ini juga berpotensi menciptakan ketergantungan yang mengikat pada penyedia layanan dari luar negeri, sehingga mengikis kedaulatan data dan kedaulatan digital suatu bangsa secara perlahan namun pasti.
Also Read
Selain masalah aksesibilitas, masalah serius lainnya adalah bias budaya dan bahasa yang melekat pada model-model AI saat ini. Karena sebagian besar model bahasa besar (large language models) dilatih menggunakan kumpulan data yang mendominasi internet—sebagian besar berasal dari negara-negara Barat—persepsi, nilai-nilai, serta perspektif lokal dari berbagai belahan dunia lain sering kali terabaikan. Hal ini tidak hanya membatasi efektivitas AI di negara-negara berkembang, tetapi juga berisiko mengikis keberagaman budaya dan pengetahuan lokal yang ada di masyarakat global.
Urgensi Tata Kelola Internasional dan Inklusivitas
Melihat eskalasi dampak AI yang melampaui batas-batas negara, PBB mendorong terbentuknya kerangka kerja tata kelola global yang adil, transparan, dan dapat diakses oleh semua pihak. Tanpa adanya kesepakatan internasional yang mengikat, pengawasan terhadap risiko AI seperti penyebaran disinformasi, pelanggaran hak cipta, hingga ancaman pengangguran massal akibat otomatisasi akan sulit dijalankan secara efektif. Regulasi yang berjalan sendiri-sendiri di setiap negara justru dapat menciptakan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan sepihak.
PBB menekankan bahwa keterlibatan negara-negara berkembang dalam badan penasihat dan perumusan kebijakan etika AI sangat penting untuk dicapai. Isu-isu utama seperti privasi data, keamanan nasional, pertanggungjawaban algoritma, serta dampak terhadap pasar kerja memerlukan konsensus universal agar pemanfaatan kecerdasan buatan tidak memicu destabilisasi ekonomi atau konflik geopolitik baru di masa depan.
Oleh karena itu, kerja sama internasional berupa transfer teknologi, bantuan pendanaan infrastruktur digital, serta pelatihan sumber daya manusia menjadi syarat mutlak bagi terciptanya ekosistem AI yang berkelanjutan. PBB menyerukan kepada negara-negara pemilik teknologi dan raksasa industri untuk mengedepankan tanggung jawab sosial global, memastikan bahwa hasil inovasi kecerdasan buatan diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk memperkuat dominasi ekonomi dan politik segelintir kelompok saja.
Pada akhirnya, masa depan kecerdasan buatan akan sangat ditentukan oleh langkah diplomasi dan kolaborasi antarnegara yang diambil pada hari ini. Jika dunia internasional gagal membangun mekanisme pengawasan yang adil dan inklusif, kecerdasan buatan yang sejatinya memiliki potensi besar untuk menyelesaikan berbagai krisis global justru berisiko menjadi sumber ketimpangan baru yang memperburuk krisis kemanusiaan di abad ke-21.
