Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dari 1959 sampai 1966 condong kuat ke blok Timur, terutama menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Pada 8 Agustus 2026, penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini berdampak pada posisi Indonesia di dunia internasional saat itu.
Politik luar negeri yang dipimpin Presiden Ir. Soekarno bersifat bebas-aktif dan konfrontatif. Indonesia mengambil sikap revolusioner yang terlihat dari keputusan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960 dan keterlibatan aktif dalam Gerakan Non-Blok pada September 1961.
Salah satu kebijakan penting adalah pengiriman kontingen Pasukan Garuda II ke Kongo pada 10 September 1960, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selain itu, pembebasan Irian Jaya pada 1962 dan konfrontasi dengan Malaysia pada 1963 menunjukkan pendekatan agresif dalam mempertahankan kedaulatan dan menolak campur tangan asing.
Also Read
Hubungan Indonesia dengan blok Timur semakin menguat selama masa ini, dimana Soekarno mengadopsi ideologi Nasakom yang menggabungkan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Hubungan erat dengan Uni Soviet dan Tiongkok memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi kekuatan Barat. Sikap ini juga tercermin dalam penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (Ganefo I) pada 1963 sebagai alternatif dari Olimpiade yang dianggap didominasi negara Barat.
Indonesia juga mengambil langkah drastis dengan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1964 sebagai protes terhadap keputusan PBB yang dianggap tidak adil terkait masalah Irian Jaya dan konfrontasi dengan Malaysia.
Kebijakan Luar Negeri Konfrontatif
Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia pada 1963 adalah puncak dari kebijakan politik luar negeri yang revolusioner dan konfrontatif. Hal ini menimbulkan ketegangan regional dan menandai sikap tegas Indonesia dalam menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme.
Implementasi Politik Bebas-Aktif
Meskipun condong ke blok Timur, Indonesia tetap menegaskan politik luar negeri bebas-aktif, yang berarti tidak terikat secara mutlak pada blok manapun. Hal ini terlihat dari keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok, yang berupaya menjaga keseimbangan kekuatan dunia selama Perang Dingin.
Data dan Fakta Penting Kebijakan Luar Negeri
- 1959-1966 adalah masa Demokrasi Terpimpin yang dipimpin Presiden Ir. Soekarno
- Hubungan erat dengan Uni Soviet dan Tiongkok sebagai blok Timur
- Memutus hubungan diplomatik dengan Belanda pada 1960
- Mengirim Pasukan Garuda II ke Kongo pada 1960
- Ikut Gerakan Non-Blok pada 1961
- Pembebasan Irian Jaya pada 1962
- Konfrontasi dengan Malaysia pada 1963
- Menjadi tuan rumah Ganefo I pada 1963
- Keluar dari PBB pada 1964 sebagai bentuk protes
Tabel Kronologi Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin
| Tahun | Peristiwa | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1959 | Dimulainya Demokrasi Terpimpin | Soekarno mengambil alih kekuasaan dengan sistem otoriter |
| 1960 | Putus Hubungan dengan Belanda | Memutus hubungan diplomatik pada 17 Agustus sebagai sikap tegas |
| 1960 | Pasukan Garuda II ke Kongo | Mengirim kontingen perdamaian PBB |
| 1961 | Ikut Gerakan Non-Blok | Mendukung politik bebas-aktif |
| 1962 | Pembebasan Irian Jaya | Pengambilalihan wilayah dari Belanda |
| 1963 | Konfrontasi dengan Malaysia | Menentang pembentukan Federasi Malaysia |
| 1963 | Ganefo I | Alternatif Olimpiade untuk negara baru |
| 1964 | Keluar dari PBB | Protes terhadap keputusan PBB terkait Irian Jaya dan Malaysia |
"Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat konfrontatif dan revolusioner, namun tetap menjalankan prinsip bebas-aktif," kata sejarawan politik Dr. Agus Santoso.
