Pemerintah AS Pertimbangkan Biaya Rp1,8 Miliar untuk Mahasiswa Asing Bekerja

Pemerintahan Presiden Donald Trump mempertimbangkan kebijakan baru yang akan mengenakan biaya sebesar 100.000 dolar AS atau sekitar Rp1,8 miliar kepada mahasiswa internasional yang ingin tinggal dan bekerja di Amerika Serikat setelah lulus kuliah, dilansir dari Suara.

Rencana ini masih dalam tahap kajian intensif di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dan belum diputuskan secara final. Mekanisme pembayaran dan siapa yang menanggung biaya tersebut juga masih belum jelas apakah dibebankan kepada lulusan atau perusahaan sponsor.

Jika disahkan, biaya ini akan diterapkan pada Program Pelatihan Praktis Pilihan (Optional Practical Training/OPT) yang selama ini menjadi jalur utama bagi ribuan mahasiswa asing untuk bekerja secara legal di AS dengan visa pelajar hingga tiga tahun, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.

Sepanjang tahun 2024, tercatat 419.000 mahasiswa asing memanfaatkan program OPT untuk berkarier di berbagai sektor industri vital di AS, menurut laporan harian bisnis.

Keberadaan mahasiswa internasional sangat penting bagi universitas AS sebagai sumber pendapatan karena biaya kuliah mereka yang lebih tinggi dibanding mahasiswa domestik. Selain itu, sektor teknologi tinggi juga sangat bergantung pada talenta global yang didatangkan melalui program ini.

Raksasa teknologi di Silicon Valley dan institusi keuangan di Wall Street menghadapi risiko kesulitan merekrut talenta asing karena kebijakan ini. Mereka mengandalkan lulusan asing untuk posisi strategis di bidang perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan analisis finansial kuantitatif.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian pengetatan imigrasi yang digalakkan pemerintahan Trump. Sebelumnya, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah memperketat durasi masa berlaku visa bagi jurnalis asing, mahasiswa internasional, dan peserta program pertukaran budaya dan akademis.

Laporan The Washington Post bulan lalu mengungkapkan bahwa banyak perguruan tinggi di AS mulai mengalami tekanan finansial akibat penurunan pendaftaran mahasiswa asing yang terdampak ketidakpastian kebijakan imigrasi yang ketat.