KBPBI Siaga Kawal Pembahasan RUU Ketenagakerjaan di DPR RI

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menegaskan tetap dalam status siaga untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di DPR RI, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Meskipun rencana aksi massa ditunda, KBPBI yang mewadahi 18 konfederasi dan 157 federasi serikat buruh siap menggelar demonstrasi kapan saja jika aspirasi buruh tidak diakomodasi dalam pembahasan RUU tersebut.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) MJH Arif Minardi menjelaskan, KBPBI merupakan wadah perjuangan yang merepresentasikan kekuatan besar buruh Indonesia dengan presidium yang terdiri dari para presiden atau ketua umum serikat buruh anggota koalisi.

"Presidium KBPBI meminta dengan tegas agar tidak lagi mengklaim mewakili buruh Indonesia, karena KBPBI adalah koalisi yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun," ujar Arif di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Arif menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mengaku mewakili seluruh buruh Indonesia tanpa berada dalam struktur KBPBI yang bersifat independen.

Tuntutan KBPBI telah diterima oleh pimpinan DPR RI dan sejumlah fraksi dalam Panja Komisi IX DPR RI. Pertemuan antara Panja Komisi IX DPR RI dengan KBPBI dijadwalkan pada 18 Agustus 2026.

"Penundaan aksi bukan berarti penghentian perjuangan. Kami masih melihat perkembangan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Apabila aspirasi buruh tidak diakomodasi dengan baik, maka aksi turun ke jalan tetap menjadi pilihan," kata Arif.

KBPBI terdiri dari berbagai konfederasi dan federasi serikat buruh, seperti KSPSI AGN, KSPSI MJH, KSPSI YRS, KSPSI 1973, KSBSI, KBMI, KASBI, KASPEK Indonesia, KSPN, ASPIRASI, KSarbumusi, GSBI, KSN, FSPPGI, FPBI, dan SBSI 92.