Ahmad Muzani Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan reshuffle kabinet adalah ranah eksekutif dan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, Jumat (7/8/2026), di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan belum menerima informasi terkait rencana reshuffle kabinet setelah 17 Agustus 2026.

"Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya," ujar Muzani.

Muzani kembali menegaskan seluruh keputusan terkait reshuffle, termasuk siapa yang akan di-reshuffle, menjadi kewenangan penuh presiden.

"Sepenuhnya itu urusan eksekutif. Semua keputusan reshuffle atau tidak, siapa yang di-reshuffle, semuanya itu adalah hak prerogatif presiden," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga merespons isu reshuffle kabinet yang beredar pada bulan Agustus 2026.

Dia menyampaikan hingga saat ini belum ada rencana resmi untuk melakukan reshuffle pada Kabinet Merah Putih.

"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Prasetyo menambahkan, jika reshuffle terjadi, prioritas utama adalah mengisi jabatan wakil menteri yang saat ini kosong.

"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," jelasnya.

Jabatan wakil menteri yang kosong saat ini adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Wakil Menteri Pertanian.

Namun, Prasetyo belum memberikan kepastian kapan pengisian jabatan tersebut akan dilakukan.

"Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle," tutup Prasetyo.

Informasi ini dilansir dari Detikcom.