DPR Dukung Klarifikasi Kemenhan Soal Larangan Hijab di Unhan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung klarifikasi Kementerian Pertahanan yang menegaskan tidak ada larangan penggunaan hijab bagi mahasiswi dan kadet perempuan di Universitas Pertahanan (Unhan), Rabu, 25 Agustus 2026. Isu larangan hijab mencuat setelah seorang calon kadet perempuan yang lolos seleksi pusat mengundurkan diri, diduga karena adanya larangan lisan memakai jilbab selama masa pendidikan, menurut beredar di media sosial. Kementerian Pertahanan mengeluarkan klarifikasi bahwa Peraturan Rektor Unhan RI Nomor 28 Tahun 2025 tidak melarang pemakaian jilbab bagi kadet perempuan. Kemenhan menyatakan bahwa nilai ketakwaan menjadi bagian dari kode kehormatan Unhan.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Mahfudz Abdurrahman, mengapresiasi langkah Kemenhan yang meluruskan kesalahpahaman dan menegaskan komitmen menghormati kebebasan beragama bagi seluruh kadet.

"Penegasan bahwa tidak ada larangan hijab, serta adanya arahan Menhan untuk mengakomodasi seragam berhijab secara proporsional, adalah sikap bijak yang sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila," ujar Mahfudz. Mahfudz juga menekankan pentingnya menjaga komitmen tersebut dengan pedoman teknis tertulis sejak awal sosialisasi dan pendaftaran.

"Jangan sampai ada putra-putri terbaik bangsa yang merasa ragu atau terhambat cita-citanya untuk mengabdi di sektor pertahanan hanya karena multitafsir aturan atau kendala teknis dalam menjalankan kewajiban agamanya," kata Mahfudz. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pun memberikan arahan agar seragam dinas di Unhan disesuaikan untuk mengakomodasi penggunaan jilbab bagi kadet perempuan yang beragama Islam secara proporsional, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Mahfudz meminta Kemenhan memastikan kebijakan tersebut bisa diimplementasikan secara teknis di lapangan tanpa perbedaan pemahaman di antara pimpinan, panitia seleksi, atau pengawas pendidikan di Unhan.