Kemenkeu Masih Utang Subsidi dan Kompensasi Energi ke Pertamina Rp166,84 T

Kementerian Keuangan masih memiliki utang subsidi dan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp166,84 triliun hingga awal Agustus 2026, menurut Direktur Keuangan Pertamina Mega Satria, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Total realisasi subsidi dan kompensasi energi yang telah dicatat Pertamina sepanjang 2026 mencapai Rp236,98 triliun, terdiri dari subsidi Rp76,58 triliun dan kompensasi Rp160,4 triliun.

Kemenkeu telah mencairkan sebagian utang, yakni Rp63,49 triliun untuk subsidi dan Rp61,3 triliun untuk dana kompensasi:

"Sampai dengan awal Agustus 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan pembayaran sebesar Rp63,49 triliun untuk subsidi dan melakukan pembayaran piutang dana kompensasi sebesar Rp61,3 triliun rupiah," ujar Mega.

Dengan pembayaran parsial tersebut, saldo piutang subsidi Pertamina tersisa Rp24,4 triliun dan kompensasi Rp142,44 triliun, sehingga total utang berjalan pemerintah ke Pertamina adalah Rp166,84 triliun.

Mega menegaskan Pertamina tetap menjaga keandalan pasokan energi nasional dengan mengendalikan volume penyaluran BBM:

"Bapak Kepala SKK dan juga Kepala BPH Migas, menyambung apa yang sudah disampaikan dapat kami sampaikan bahwa Pertamina senantiasa konsisten menjaga ketahanan energi nasional dengan tetap mengupayakan pengendalian penyaluran BBM," katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mengonfirmasi pemerintah akan memberikan kompensasi atas selisih nilai keekonomian Pertamax dengan harga jualnya yang ditahan sejak 1 April 2026.

Corporate Secretary PPN Roberth MV Dumatubun menjelaskan harga keekonomian Pertamax sudah mencapai sekitar Rp17.000 per liter, tetapi harga jual eceran dipertahankan di Rp12.300 per liter berdasarkan koordinasi dengan pemerintah:

"Ya, kurang lebih begitu kalau range hargannya [Pertamax di sekitar Rp17.000-an per liter]," ujar Roberth.

Penahanan harga ini menimbulkan selisih yang sementara ditanggung Pertamina Patra Niaga sebelum dikompensasikan pemerintah:

"Untuk selisih, karena harga ditahan setiap bulan, diberikan kompensasi dari pemerintah untuk selisihnya setelah pembahasan," tegas Roberth.

Roberth menambahkan penahanan harga Pertamax bertujuan menjaga daya beli masyarakat kelas menengah, mengingat BBM Khusus Penugasan seperti Pertalite memiliki harga asli tanpa subsidi Rp16.088 per liter:

"Kenapa? Karena Pertamax ada untuk digunakan juga bagi masyarakat [kelas] menengah yang mampu. Sementara itu, Turbo dan lain-lain adalah untuk yang menengah ke atas," katanya.

Dia menjelaskan skema harga Pertamax mengikuti pergerakan BBM nonsubsidi kelas atas seperti Pertamax Turbo, yang saat ini naik menjadi Rp19.900 per liter:

"Pada saat Pertamax harga Rp12.300, maka [Pertamax] Turbo di harga Rp13.100. Selisihnya tipis," ujar Roberth.

Pada 4 Mei 2026, Pertamina Patra Niaga menaikkan harga beberapa BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo menjadi Rp19.900 per liter, Dexlite Rp26.000, dan Pertamina Dex Rp27.900 per liter, sementara harga Pertamax dan Pertamax Green tetap di Rp12.300 dan Rp12.900 per liter.

Roberth menegaskan penyesuaian harga BBM nonsubsidi selain Pertamax mengikuti evaluasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah di pasar global:

"Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada mekanisme keekonomian, dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak mentah dunia, harga produk olahan di pasar internasional, serta fluktuasi nilai tukar rupiah," jelas Roberth.

Kementerian Keuangan melaporkan belanja subsidi dan kompensasi energi kuartal I-2026 mencapai Rp118,7 triliun, naik 266,5% year on year, dengan subsidi Rp52,2 triliun dan kompensasi Rp66,5 triliun.

Anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia tahun 2026 dipatok Rp381,3 triliun untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik.