DPRD Surabaya Setujui Prioritas APBD 2027 untuk Ekonomi dan Banjir

DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya menyepakati Nota Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Syaifuddin Zuhri, Jumat (14/7/2026), di Surabaya.

Kesepakatan tersebut menetapkan fokus anggaran pada peningkatan perekonomian masyarakat dan penanganan banjir sebagai prioritas utama dalam APBD 2027, dengan proyeksi dana sekitar Rp 15 triliun, menunggu kepastian Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, dilansir dari Detikcom.

Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD harus selesai pada Agustus sesuai regulasi, namun tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

"Sesuai dengan PP dan Permendagri, Agustus harus selesai. Maka tentunya kita dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan kaidah aturan dan kepentingan masyarakat menjadi satu prioritas utama. Terutama memaksimalkan APBD untuk pro rakyat," ujar Syaifuddin.

Dalam rancangan APBD, perhatian khusus diberikan pada kesejahteraan masyarakat, termasuk penanganan banjir dan penguatan ekonomi kerakyatan, seperti pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK).

"Jadi masyarakat ini harus berimbang dalam peningkatan APBD. Termasuk penyelesaian banjir yang disampaikan oleh Pak Wali. Termasuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan SWK (Sentra Wisata Kuliner)," kata Syaifuddin.

Dia juga meminta Pemkot Surabaya meninjau ulang konsep pengembangan SWK agar tidak hanya fokus fisik, tapi juga mampu menjadi magnet pengunjung dengan melibatkan peran seniman.

"Jangan hanya nampaknya berjualan, tapi bisa menjadi magnet. Jangan berjualan sama, rombongan harus tentatif dan mengajak peran seniman bisa ditampilkan di situ," lanjut Syaifuddin.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa APBD 2027 diperkirakan sekitar Rp 15 triliun, meski angka ini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait dana transfer daerah dan dana bagi hasil.

"Jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD, termasuk dengan Dana Bagi Hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini, sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka kita sekitar Rp 15 T-an," ujar Eri.

Eri memaparkan sejumlah program prioritas dalam APBD 2027, yakni penanganan genangan air, pengaspalan jalan, serta peningkatan penerangan jalan umum (PJU).

"Jadi 2027 terkait pengaspalan jalan. Yang kedua terkait penerangan jalan umum. Yang ketiga, (penanganan) genangan air. Jadi prioritas kita itu, maka kita lakukan hal itu," ujar Eri.

Dia menekankan pemusatan anggaran pada masalah mendesak agar penanganannya lebih optimal.

"Maka yang satu genangan, yang kedua adalah pengaspalan jalan. Setelah itu baru titik yang lainnya berjalan," tegas Eri.