EAIC Ungkap Ketidakteraturan Proses Naturalisasi Pemain Timnas Malaysia

Komisi Integritas Agensi Penguatkuasaan Malaysia (EAIC) merilis hasil penyelidikan terkait proses pemberian kewarganegaraan kepada tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia setelah menerima pengaduan soal dugaan pelanggaran prosedur operasi standar (SOP), dilansir dari Bola. EAIC menyebutkan adanya ketidakteraturan administratif dalam proses tersebut dan merekomendasikan pemerintah untuk meninjau ulang seluruh proses naturalisasi pemain. Penyelidikan dilakukan melalui Pasukan Petugas Khas EAIC (PPK EAIC) berdasarkan Pasal 17 Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 (Akta 700) yang mengatur pengusutan pemberian kewarganegaraan kepada tujuh pemain yang memperkuat Harimau Malaya.

EAIC melibatkan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) di bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN), karena lembaga ini mengurus izin masuk dan permohonan kewarganegaraan melalui naturalisasi.

Penelitian meliputi pengumpulan dokumen dari beberapa instansi termasuk KDN, JPN, JIM, Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), dan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), serta pemeriksaan keterangan 15 pejabat dan lima saksi masyarakat. Tujuh pemain yang menjadi objek penyelidikan adalah Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, dan Hector Hevel yang memperoleh kewarganegaraan Malaysia melalui naturalisasi.

EAIC menjelaskan bahwa Konstitusi Federal Malaysia memberi kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mempertimbangkan permohonan kewarganegaraan melalui naturalisasi, sesuai Pasal 19, sehingga pemberian tersebut tidak melanggar hukum selama persyaratan dipenuhi. Menteri Dalam Negeri juga memiliki diskresi berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) dan Pasal 20 Ayat (1) huruf (e) yang memungkinkan pemberian kewarganegaraan khusus bagi mereka yang dinilai berkontribusi pada negara, termasuk lewat prestasi olahraga yang mengharumkan nama Malaysia.

Meski ada dasar hukum, EAIC menemukan proses pertimbangan kewarganegaraan kepada tujuh pemain dilakukan secara singkat dan tidak teratur, menimbulkan persoalan yang perlu evaluasi pemerintah Malaysia. Temuan pertama terkait penerbitan Permit Masuk yang tidak sesuai prosedur, termasuk ketidakteraturan dalam wawancara dan pemeriksaan keamanan oleh JIM. EAIC juga menyoroti pelaksanaan pemeriksaan keamanan dan Ujian Pengetahuan Bahasa Melayu (UPBM) yang dilakukan JPN sebagai tahap wajib sebelum naturalisasi.

Selain itu, ada ketidakpatuhan dalam verifikasi pelepasan kewarganegaraan asal dari negara masing-masing pemain, padahal Malaysia tidak mengakui kewarganegaraan ganda.

Temuan lain berkaitan dengan ketidakpatuhan penyerahan paspor negara asal kepada imigrasi setelah pemain mendapat kewarganegaraan Malaysia, menunjukkan prosedur administrasi belum dijalankan sepenuhnya. EAIC merekomendasikan JPN dan Kementerian Dalam Negeri meninjau ulang proses dan dokumen naturalisasi berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Konstitusi Federal karena ketidakteraturan yang ditemukan. EAIC juga meminta pemerintah menyusun pedoman jelas tentang penggunaan diskresi Menteri Dalam Negeri dalam pemberian kewarganegaraan agar keputusan mengacu pada prinsip dasar Konstitusi Federal, termasuk masa domisili di Malaysia sebagai pertimbangan utama.

Selain itu, EAIC merekomendasikan penyusunan SOP khusus untuk proses naturalisasi agar mekanisme seragam, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi lain terkait penyusunan SOP pelepasan kewarganegaraan asal bagi warga negara asing yang menjadi warga Malaysia, termasuk batas waktu penyerahan bukti dan sanksi atas pelanggaran. EAIC meminta JPN menyusun pedoman penggunaan diskresi Pendaftar Umum dalam penerbitan akta kelahiran berdasarkan Pasal 10A Akta 299 dengan proses pemeriksaan menyeluruh berdasarkan bukti sah.

JPN, JIM, dan PDRM juga diminta menyusun SOP pemeriksaan keamanan ketat untuk penerbitan Permit Masuk dan pemberian kewarganegaraan agar semua tahapan sesuai aturan. EAIC menegaskan pemberian kewarganegaraan melalui naturalisasi penting untuk kepentingan nasional dan keamanan negara sehingga SOP harus dipatuhi ketat oleh semua instansi terkait.

Laporan penyelidikan telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, JIM, dan JPN untuk tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing, dengan harapan rekomendasi menjadi dasar perbaikan proses naturalisasi. EAIC juga mengungkap adanya laporan polisi soal dugaan pemalsuan dokumen yang telah diputuskan palsu oleh Pengadilan Arbitrasi Olahraga (CAS), namun kasus ini berada di luar kewenangan EAIC dan harus ditangani instansi penegak hukum yang berwenang.