Habib Syarief Dorong Pemisahan Anggaran Pendidikan dari Program MBG Mulai APBN 2027

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad dari Fraksi PKB, mendorong pemerintah memisahkan anggaran pendidikan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai APBN 2027 untuk menjamin kepastian pendanaan pendidikan nasional, seperti dilansir dari Suara pada Selasa (4/8/2026).

Hal ini mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengatur agar anggaran pendidikan dipisahkan dari program MBG paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.

Habib Syarief menilai langkah MK sangat tepat karena sesuai Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan negara mengalokasikan minimal 20 persen APBN khusus untuk pendidikan, bukan program lain di luar komponen utama tersebut.

"Saya mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN memang diperuntukkan bagi sektor pendidikan, bukan untuk program yang lain," ujar Habib Syarief.

Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat I ini menegaskan agar pemerintah tidak menunda implementasi putusan itu sampai batas akhir 2028.

"Kalau bisa dipisahkan mulai APBN 2027, mengapa harus menunggu 2028. Tahun 2028 adalah batas akhir, bukan keharusan untuk mulai melaksanakan. Karena amanat konstitusi sudah sangat jelas, maka pemisahan anggaran pendidikan dan anggaran MBG sebaiknya dilakukan mulai tahun depan," tegasnya.

Menurut Habib Syarief, sektor pendidikan nasional masih menghadapi banyak tantangan yang membutuhkan dukungan dana maksimal, termasuk kesejahteraan guru, perbaikan sarana prasarana, dan penguatan pendidikan vokasi.

"Masih banyak pekerjaan rumah di sektor pendidikan yang membutuhkan dukungan anggaran. Dana pendidikan harus dikembalikan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik, guru, dan seluruh ekosistem pendidikan," tuturnya.

Meski mendukung pemisahan anggaran, Habib Syarief menegaskan tetap mendukung kelangsungan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional.

"Program MBG tetap penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Tetapi pembiayaannya harus berasal dari pos anggaran yang memang disiapkan khusus, sehingga anggaran pendidikan tetap utuh sesuai amanat UUD 1945," pungkasnya.