Kadin Desak Pemerintah Buka Ruang Lebih Besar untuk Pengusaha Lokal di Hilirisasi Energi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah membuka ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dan pengusaha muda untuk terlibat dalam proyek hilirisasi energi dan mineral. Permintaan ini disampaikan dalam seminar HIPMI Miners 2026 di Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026, sebagai respons terhadap potensi besar sektor tersebut yang perlu dimanfaatkan secara lebih luas.

Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro, menilai selama ini proyek hilirisasi energi dan mineral didominasi oleh konglomerat dan investor asing, sehingga pengusaha lokal belum mendapat porsi yang cukup.

"Ekosistem tambang energi ini penting untuk tetap dibuka ruangnya bagi para pengusaha lokal dan para pengusaha muda sehingga tidak cuman jadi mainan dari pengusaha besar atau pihak asing. Caranya macam-macam, bisa pakai kemitraan, bisa pakai berbagai persyaratan misalnya tingkat kandungan dalam negeri dan sebagainya," ujar Widiyanto.

Kadin juga menuntut kepastian regulasi, terutama terkait tata kelola dan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor mineral. Menurut Widiyanto, kebijakan yang dapat diprediksi jangka panjang diperlukan agar kelayakan bisnis tetap terjaga dan dunia usaha memiliki kepastian.

"Kita menyuarakan pentingnya tata kelola dan kuota RKAB ini secara jangka panjang bisa terprediksi sehingga kelayakan bisnis tetap terjaga karena kita menangkap banyak sekali kekhawatiran tentang itu," ujar Widiyanto.

Selain itu, Kadin mendorong agar program hilirisasi tidak hanya berhenti pada pengolahan di sektor hulu, tetapi juga mempercepat pengembangan industri sepanjang rantai pasok untuk meningkatkan nilai tambah mineral.

Kadin juga menekankan perlunya pembenahan tata kelola sektor energi dan mineral secara berkelanjutan sebagai bagian dari sikap resmi mereka terhadap arah kebijakan hilirisasi nasional.

"Yang keempat kita Kadin menyuarakan tentang pembenahan tata kelola secara berkelanjutan. Ini posisi Kadin terhadap kebijakan hilirisasi energi dan minerba pada saat ini, secara resmi posisi kita seperti itu," tutup Widiyanto, dilansir dari Detik Finance.