Mendag Budi Santoso Tekankan Sistem Perdagangan Aturan untuk Perkuat UMKM

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan pentingnya sistem perdagangan berbasis aturan sebagai fondasi untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu berkembang melampaui pasar domestik. Pernyataan ini disampaikannya dalam Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS di Jaipur, India, Jumat (7/8).

Menurut Budi, sistem perdagangan yang prediktabel, adil, dan inklusif dapat mendorong UMKM tumbuh dan meningkatkan daya saing serta partisipasi dalam perdagangan internasional, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Indonesia mengusulkan tiga prioritas utama untuk memperluas akses pembiayaan UMKM di negara berkembang, yaitu meningkatkan literasi pembiayaan, memperluas inklusi pembiayaan digital, dan mendiversifikasi program pembiayaan yang adaptif dan fleksibel.

Budi juga menekankan pentingnya membangun rantai nilai global yang tangguh melalui empat bidang utama: memperkuat konektivitas infrastruktur, mempermudah fasilitasi perdagangan, memperkuat kapasitas domestik melalui investasi pada pengembangan keterampilan dan inovasi, serta memperluas kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif.

"Untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan, Indonesia telah mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem ini memungkinkan eksportir memanfaatkan tarif preferensi secara otomatis sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih efektif di pasar internasional," ujar Budi.

Budi menambahkan bahwa perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial dan cloud computing semakin berperan penting dalam penciptaan nilai dan inovasi. Indonesia melihat kerja sama BRICS dalam interoperabilitas dan pengaturan pengakuan saling menguntungkan sebagai langkah penting, asalkan selaras dengan hukum dan regulasi nasional masing-masing negara.

Di sisi lain, Budi mengingatkan bahwa sistem perdagangan multilateral menghadapi tantangan serius berupa menurunnya kepercayaan terhadap WTO dan perbedaan pandangan antar anggota yang menyulitkan konsensus.

"Membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas kita bersama dengan fokus pada penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan, dan terciptanya persaingan usaha yang adil," ujar Budi.

Dia juga menyoroti pentingnya menjaga agenda pembangunan di WTO, termasuk dukungan terhadap negara berkembang melalui mekanisme Special and Differential Treatment (S&DT), yang harus diterapkan secara terarah, berbasis bukti, dan sesuai kebutuhan masing-masing negara.

Budi memperingatkan peningkatan penggunaan kebijakan tarif dan perubahan aturan perdagangan yang bertentangan dengan semangat multilateralisme, sehingga diperlukan keseimbangan antara ruang kebijakan nasional dan disiplin aturan perdagangan global agar WTO tetap memberikan stabilitas bagi pelaku usaha.

"Sistem perdagangan multilateral berbasis aturan harus mampu menciptakan peluang, membangun kepercayaan, serta memastikan kesempatan setara bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk berpartisipasi dan meraih manfaat dari perdagangan global," tutup Budi.