Mensesneg Bantah Kebijakan Amnesti untuk Pejabat BUMN Korupsi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pemerintah menyiapkan kebijakan amnesti bagi pejabat BUMN yang terlibat korupsi dengan syarat pengembalian kerugian negara, Sabtu (15/08/2026) di Istana Negara, Jakarta.

Pernyataan ini merespons usulan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pembentukan pengadilan Ad Hoc untuk mengusut direksi BUMN yang diduga melanggar aturan dalam 30 tahun terakhir. Proses hukum bisa dibatalkan jika eks pejabat mengembalikan hasil korupsinya, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Prasetyo mengatakan, "Jadi kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum kan terlalu jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti. Tapi itu yang lebih substantif itu saya sampaikan, dan yang lebih penting lagi bahwa dengan semangat kita memperbaiki BUMN."

Menurut Prasetyo, pernyataan Presiden Prabowo terkait pengadilan korupsi pejabat BUMN adalah bagian dari komitmen pemerintah memperbaiki pengelolaan perusahaan pelat merah, termasuk pembenahan manajemen dan pengusutan praktik korupsi.

"Sebagaimana dilaporkan yang sekarang semuanya di bawah manajemen Danantara, kita membukukan keuntungan yang cukup membanggakan gitu, hampir 300 sampai 400%. Jadi semangatnya itu, belum sampai ke masalah amnesti," ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo sebelumnya mengkritik praktik korupsi di BUMN yang menyebabkan kerugian negara selama bertahun-tahun, yang tak hanya berasal dari keputusan bisnis, melainkan juga kesengajaan dan permainan internal.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan Ad Hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi BUMN 30 tahun ke belakang," kata Prabowo.

Presiden juga mengatakan, "Tapi saya juga akan menghadapi DPR kalau perlu kita memberi amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan."