Pemkab Nagan Raya Percepat Pemulihan Lahan Sawah Pasca Bencana

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh mempercepat pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk memulihkan lahan pertanian yang terdampak bencana, agar sawah dapat kembali ditanami dan produktivitas petani tetap terjaga, dilansir dari Detikcom.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh, Firdaus, menyebut realisasi anggaran bantuan pertanian di Provinsi Aceh telah mencapai 49,2 persen atau sekitar Rp 253,5 miliar dari pagu Rp 515,2 miliar. Capaian ini terus ditingkatkan untuk mempercepat pelaksanaan program pada triwulan ketiga.

"Realisasi kegiatan kita baru sekitar 49 persen. Kami mengharapkan kabupaten dan kota segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi karena anggaran ini sudah berada di kabupaten," ujar Firdaus, Sabtu (15/8/2026).

Percepatan ini penting karena Nagan Raya telah memasuki musim tanam dan beberapa lahan sawah masih dalam tahap pemulihan, termasuk di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Pemkab Nagan Raya menyelaraskan pemanfaatan TKD dengan dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian untuk mengarahkan anggaran ke lahan yang paling membutuhkan penanganan agar manfaatnya cepat dirasakan petani.

Pada tahap awal, dilakukan pemutakhiran data kerusakan, penetapan lokasi prioritas, penyelesaian administrasi, dan penyusunan rencana pekerjaan. Data ini menjadi dasar penanganan mulai dari pembersihan material, rehabilitasi lahan, perbaikan irigasi, hingga penyediaan sarana produksi pertanian.

Firdaus menegaskan pemerintah daerah harus proaktif menyampaikan hambatan pelaksanaan agar dapat segera dicarikan solusi bersama. Percepatan tidak hanya bergantung pada anggaran, tapi juga kesiapan daerah mengeksekusi program.

Menurut Firdaus, luas sawah terdampak bencana di Aceh mencapai 57.171 hektare dengan tingkat kerusakan bervariasi dari ringan hingga berat, bahkan beberapa lahan hilang diterjang bencana.

Untuk masyarakat Nagan Raya, sawah adalah sumber penghasilan utama dan penopang ketersediaan pangan daerah, sehingga pemanfaatan TKD harus fokus mengembalikan lahan ke kondisi produktif tanpa mengabaikan ketepatan administrasi dan akuntabilitas anggaran.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mendukung langkah ini. Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menyatakan, "Kita harus memikirkan bagaimana pemulihan lahan sawah dan pertanian ini dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga tidak mengganggu produksi pertanian maupun ketahanan pangan Nagan Raya ke depan."

Satgas PRR juga mendorong pembentukan posko kabupaten agar data kerusakan, pelaksanaan program, kendala lapangan, dan aspirasi masyarakat dapat dikelola melalui satu pintu sebagai penguatan koordinasi daerah.