Presiden Prabowo Tutup 1.000 Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung

Pemerintah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung dan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri mengusut tuntas masalah tersebut, Jumat (14/8/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penutupan tersebut dilakukan akhir tahun lalu dan menjadi perhatian serius pemerintah. Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas harus diambil terhadap penyelewengan yang terjadi di lapangan, terutama yang melibatkan pejabat TNI dan Polri.

"Akhir tahun lalu kita tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri usut," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 & Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, dilansir dari Detik Finance.

Prabowo mengungkapkan keheranannya atas temuan sebanyak 1.000 tambang ilegal tersebut. Ia menuntut agar penyelewengan di sektor ini segera ditertibkan agar tidak merugikan negara dan masyarakat.

"Masa 1.000 tambang Pejabat TNI dan Polri nggak tahu. Kapolri dan panglima, usut! Untuk apa negara kasih pangkat kalau mereka, kalau tidak bisa tertibkan.

Saya bicara atas nama rakyat, ini wakil-wakil rakyat di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani tertibkan anak buahnya," tegasnya.

Presiden juga menyatakan kesedihan apabila harus mencopot pangkat dari anggota TNI-Polri yang gagal menindak pelanggaran. Ia menegaskan kebijakan harus diambil berdasarkan kepentingan rakyat, bukan perasaan pribadi.

"Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan menentukan kebijakan. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Saya minta benar-benar Panglima dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang ilegal berjalan tanpa pejabat kepolisian," tambah Prabowo.