Wamendagri Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Jayapura

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono, melakukan evaluasi langsung atas tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Evaluasi ini sebagai tindak lanjut dugaan keracunan yang dialami ratusan penerima manfaat program tersebut.

Rombongan memeriksa seluruh proses mulai dari pengelolaan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Hasil peninjauan menunjukkan sejumlah aspek yang memerlukan perhatian, seperti sanitasi tempat pencucian peralatan makan, pengendalian suhu makanan, serta mekanisme distribusi.

"Peninjauan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan. Setiap temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ujar Ribka, Kamis (6/8/2026).

Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan SPPG sebagai bentuk perlindungan kesehatan penerima manfaat.

"Dari hasil peninjauan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari sanitasi, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, penyimpanan makanan matang, hingga proses distribusi. Semua ini harus segera dibenahi karena menyangkut kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat," tambah Ribka.

Menurutnya, peristiwa di Jayapura harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh tata kelola Program MBG agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh SPPG.

"Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama. Evaluasi tidak berhenti pada satu lokasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas pengelola SPPG, serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara disiplin di seluruh Indonesia," jelas Ribka.

Ribka juga menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyiapkan konsep tata kelola Program MBG khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Papua.

Konsep ini bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah, melibatkan masyarakat lokal, dan menyesuaikan mekanisme pelaksanaan dengan kondisi geografis serta karakteristik daerah masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri bersama Badan Gizi Nasional akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan pangan, sanitasi, distribusi, dan penerapan SOP di seluruh SPPG.

Sinergi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri juga diperkuat untuk menyusun model tata kelola Program MBG di wilayah 3T yang adaptif dan berkelanjutan.

"Evaluasi yang dilakukan bukan hanya untuk menindaklanjuti kejadian di Kabupaten Jayapura, tetapi juga menjadi pijakan dalam menyempurnakan pelaksanaan Program MBG secara nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keamanan pangan," tutup Ribka.

Informasi ini dilansir dari Detikcom.