Amerika Serikat Ambil Alih Tarif Pelayaran di Selat Hormuz

Amerika Serikat mengambil alih pemungutan tarif pelayaran kapal niaga di Selat Hormuz yang sebelumnya dikelola Iran, sebagai respons atas eskalasi konflik yang terjadi di kawasan tersebut, dilansir dari Suara.

Langkah ini muncul setelah gencatan senjata antara kedua negara batal dan AS melakukan serangan udara balasan ke wilayah strategis Iran. Iran menutup jalur Selat Hormuz dan AS membalas dengan memberlakukan blokade pelabuhan Iran.

Pemerintah AS menegaskan tidak akan membiarkan Iran menarik biaya pelayaran dari kapal logistik yang melewati Selat Hormuz. Mantan Presiden Donald Trump menyatakan kesiapan AS untuk mengelola tarif tersebut secara tunggal.

"Harus begitu. Saya tidak akan membiarkan mereka mengenakan biaya. Jika ada pihak yang akan mengenakan biaya, kami yang akan melakukannya," ujar Trump, Senin.

Trump menyampaikan hal tersebut menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan Iran membuka kembali jalur navigasi bebas bagi armada internasional. AS memilih mengambil alih peran fiskal demi mengontrol arus perdagangan global.

Ketegangan meningkat setelah batalnya kesepakatan damai yang sempat tercapai, di mana militer AS membalas provokasi Iran dengan serangan udara. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa serangan tersebut adalah balasan atas tindakan Iran terhadap kapal niaga.

Iran membalas serangan tersebut dengan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di kawasan Mutiara Hitam dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Penutupan total Selat Hormuz diumumkan oleh Iran sebagai bentuk perlawanan terhadap campur tangan militer AS, dengan ketentuan akan dibuka kembali setelah AS menghentikan intervensinya.

Trump menanggapi blokade tersebut dengan menyatakan AS sebagai penjaga resmi Selat Hormuz dan memperketat isolasi serta blokade terhadap pelabuhan utama Iran.

Sebelumnya, ketegangan sempat mereda melalui kesepahaman diplomatik yang ditandatangani pada 18 Juni, namun Trump membatalkan gencatan senjata tersebut secara sepihak pada 8 Juli, memicu krisis baru di Selat Hormuz.