Bougainville Tetapkan Target Kemerdekaan dari Papua Nugini pada 2030

Bougainville, sebuah wilayah otonom yang akan menjadi negara baru, menetapkan target kemerdekaan penuh pada tahun 2030, menurut Presiden Ishmael Toroama, seperti dilansir dari Detik Travel.

Pemerintah Otonom Bougainville memutuskan untuk bertransisi menuju pemerintahan mandiri pada tahun 2027 sebagai tahap awal sebelum meraih kemerdekaan penuh. Langkah ini didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville dan Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan pasca-referendum yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," ujar Presiden Toroama.

Hasil referendum kemerdekaan menjadi pilar utama tuntutan rakyat Bougainville untuk menjadi negara berdaulat yang diakui secara internasional. Toroama merujuk pada sejumlah dokumen kesepakatan bersama sebagai peta jalan resmi menuju kemerdekaan.

Presiden Toroama juga mengingatkan bahwa kepercayaan antara pihak-pihak terkait sedang diuji akibat pelanggaran kesepakatan yang terjadi sebelumnya.

Rencana transisi menempatkan Bougainville dalam fase persiapan hingga 1 September 2027, dengan fokus memperkuat institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan kesiapan ekonomi.

Mulai 1 September 2027, Bougainville akan memasuki era pemerintahan mandiri dengan mengambil alih kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini. Tahap ini merupakan ekspresi konstitusional tertinggi sebelum pengakuan kemerdekaan resmi yang dijadwalkan pada tahun 2030.

"Kami berkomitmen untuk menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Papua Nugini," ujar Toroama. Ia juga menyerukan agar seluruh rakyat Bougainville tetap bersatu, sabar, dan menjaga perdamaian yang telah dibangun selama proses negosiasi.