Presiden Bougainville Tetapkan 2030 sebagai Tahun Kemerdekaan

Wilayah otonom Bougainville menetapkan rencana kemerdekaan penuh dari Papua Nugini pada tahun 2030, dengan fase pemerintahan mandiri dimulai pada 1 September 2027, menurut Presiden Ishmael Toroama, dilansir dari Detik Travel.

Pemerintah Otonom Bougainville akan bertransisi menuju pemerintahan mandiri tahun depan sebagai tahap persiapan sebelum kemerdekaan penuh. Langkah ini berdasarkan Perjanjian Perdamaian Bougainville dan Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini setelah proses negosiasi damai lebih dari dua dekade.

"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," ujar Presiden Toroama.

Referendum yang memilih kemerdekaan menjadi dasar tuntutan rakyat Bougainville untuk menjadi negara berdaulat yang diakui secara internasional. Toroama merujuk pada sejumlah dokumen kesepakatan bersama sebagai peta jalan resmi menuju kemerdekaan.

"Kepercayaan antarpihak kini tengah diuji akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya," kata Presiden Toroama.

Persiapan hingga 1 September 2027 akan difokuskan pada penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan kesiapan ekonomi. Setelah itu, Bougainville akan mengambil alih kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini sebagai ekspresi konstitusional tertinggi sebelum resmi menjadi negara merdeka.

Presiden Toroama juga menegaskan komitmen untuk menjalin hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Papua Nugini. Ia mengajak rakyat Bougainville untuk tetap bersatu, sabar, dan menjaga perdamaian yang telah dibangun selama proses negosiasi.