DPR Mulai Bahas Revisi RUU Pemilu Pekan Depan di Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mulai membahas revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu pada Selasa, 18 Agustus 2026, setelah pelaksanaan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPR, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi telah sepakat untuk memulai pembahasan secara terbatas.

Dia menambahkan, sidang paripurna DPR yang akan digelar pada hari yang sama juga akan membahas sejumlah agenda masa sidang, yaitu satu hari setelah perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Menurut Dasco, pembahasan RUU Pemilu baru bisa dimulai sekarang karena DPR sebelumnya fokus pada target dan pekerjaan lain. Selain itu, DPR juga berkewajiban menyerap aspirasi dari partai politik non parlemen yang tidak lolos Pemilu 2024.

Beberapa hari lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengadakan pertemuan dengan para Sekjen partai politik koalisi pemerintah dan non parlemen.

"Minggu depan akan mulai dilakukan [pembahasan RUU Pemilu]," ujar Dasco.

"Akan melakukan proses-proses awal dari pembentukan Undang-Undang Pemilu atau revisi Undang-Undang Pemilu," tambahnya.

DPR juga mempersiapkan pembahasan RUU Pemilu karena pemerintah berencana membentuk panitia seleksi pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober mendatang.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengungkapkan belum mendapatkan informasi tentang rencana pembahasan RUU Pemilu di DPR. PDIP memiliki perhatian khusus terhadap isu pelaksanaan Pemilu, terutama mengenai potensi peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang saat ini sebesar 4%.

Utut menyatakan kekhawatirannya bahwa PDIP tidak dapat mengawal usulan-usulan mereka dalam pembahasan RUU Pemilu karena PDIP merupakan satu-satunya partai dari delapan partai di DPR yang bukan bagian dari koalisi pemerintah.

"Mudah-mudahan PDI tidak ditinggalkan," ujar Utut.

Sufmi Dasco menegaskan tidak ada fraksi yang akan ditinggalkan dalam pembahasan RUU Pemilu. Ia menyatakan bahwa proses pembahasan undang-undang selalu terbuka dan transparan, serta menilai mustahil pembahasan dilakukan tanpa keterlibatan PDIP.

"Tentunya kami akan mengajak semua pihak, apalagi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi yang terbesar di DPR," kata Dasco.