DPR Usulkan Pilkada Tanpa Pemilihan Wakil Kepala Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas usulan untuk menyelenggarakan Pilkada tanpa memilih wakil kepala daerah, dengan wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Usulan ini diajukan oleh Muhammad Khozin dari Fraksi PKB, Kamis (6/8/2026).

Khozin beralasan wakil kepala daerah selama ini tidak memiliki wewenang signifikan dan sering hanya digunakan sebagai pendulang suara. Ia menilai sistem ini merugikan wakil kepala daerah.

"Solusi yang kedua seperti apa? Perbaiki Undang-Undang Pilkada-nya. Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil.

Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini," kata Khozin.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan usulan tersebut sebagai bentuk simpati terhadap peserta pemilu, namun meminta kajian lebih lanjut.

"Usulan ini bagus dan simpatik. Sudah banyak diperbincangkan di lintas fraksi. Juga dalam diskusi formal dan informal para aktivis demokrasi dan pemerhati pemilu," ujar Saleh.

Di sisi lain, Kapoksi NasDem Komisi II DPR, Ujang Bey, menilai kepala daerah dan wakilnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena bersama-sama menjalankan pemerintahan.

"Selama ini kan produk kepala daerah salah satu buah perkawinan (koalisi) partai tingkat daerah yang diamini tingkat DPP masing-masing parpol. Tentunya proses perkawinan politik itu terjadi dengan berbagai macam pertimbangan si calon, baik itu social capital, political capital, dan economic capital," tutur Ujang.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas usulan dan sengketa pemilu secara komprehensif.

"Sebaiknya segera dibentuk pansus, agar pembahasan semua isu dan usulan dibahas secara komprehensif," kata Ganjar.

Usulan ini masih menjadi perdebatan di DPR dan akan membutuhkan kajian lebih lanjut sebelum diputuskan, menurut laporan dilansir dari Detikcom.