DPR Jadwalkan Fit and Proper Test Calon Gubernur Bank Indonesia Setelah Reses

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan akan melaksanakan fit and proper test bagi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah masa reses berakhir, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz pada Jumat (7/8/2026).

Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, menyatakan pengujian akan dilakukan setelah masa reses selesai, namun belum ada tanggal pasti pelaksanaan. Komisi XI dijadwalkan mulai rapat kembali pada Selasa (18/8/2026).

"Fit and proper [test] sesudah masa reses," ujar Harris Turino.

Harris juga mengaku belum mengetahui apakah Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto terkait calon gubernur BI sudah diserahkan ke DPR atau belum.

"Apakah Surpres sudah diserahkan? Saya tidak tahu," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, juga mengonfirmasi belum mendapat informasi terkait Surpres dari Presiden Prabowo. Menurut dia, fit and proper test baru dapat dilakukan setelah mendapat penugasan resmi dari DPR.

"Saya enggak tahu persis. Komisi XI bisa mengadakan fit and proper test kalau sudah dapat penugasan resmi," ujar Mohamad Hekal.

DPR menjalani masa reses sejak Rabu (22/7/2026) hingga Kamis (13/8/2026) setelah rapat paripurna penutupan masa persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta. Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato mengenai RUU APBN Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (14/8/2026) dalam Rapat Paripurna DPR.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo belum menentukan calon gubernur BI yang akan diajukan. Namun, beberapa tokoh ekonomi telah dipanggil untuk diskusi, termasuk Penjabat Gubernur BI sementara, Destry Damayanti.

"Kalau pertanyaannya apakah Ibu Destry salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas? Ya, bisa kami sampaikan itu sudah pasti sebagai pejabat gubernur sementara," kata Prasetyo Hadi.

Prasetyo juga mengatakan belum ada keputusan resmi terkait pengajuan calon gubernur BI maupun pengiriman Surpres ke DPR.

Selain Destry, Presiden juga sempat berdiskusi dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2012-2017, Muliaman Hadad, meski belum dipastikan apakah Muliaman termasuk dalam daftar calon yang akan diajukan.

"Ada beberapa nama. Banyak," ujar Prasetyo Hadi.