Insentif untuk Kendaraan Ramah Lingkungan Harus Lebih Adil

Insentif untuk kendaraan ramah lingkungan harusnya bisa lebih adil. Mereka yang berkontribusi mengurangi emisi, sejatinya juga bisa dapat insentif.

Pemerintah berencana kembali memberikan insentif untuk mobil dan juga mobil listrik. Namun, hingga masuk bulan kedelapan, belum ada kejelasan mengenai insentif tersebut. Tapi, insentif bakal berfokus ke kendaraan listrik.

Sejatinya, penerapan insentif buat kendaraan listrik bukan hal baru. Insentif untuk kendaraan listrik itu sudah bergulir sejak tahun 2023. Kala itu, insentif yang diberikan berupa PPN ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk mobil listrik dengan TKDN minimal 40 persen.

Berlanjut tahun 2024, insentif yang diberikan lebih luas. Bahkan kendaraan yang diimpor secara utuh alias CBU juga bisa merasakan insentif tersebut. Insentifnya berupa bebas bea masuk untuk kendaraan impor CBU namun wajib disertai dengan komitmen investasi. Tapi, kendaraan impor CBU itu tetap dikenai tarif PPN sebesar 12 persen dan PPnBM digratiskan.

Sementara itu, mobil listrik rakitan lokal juga dibebaskan dari PPnBM dan dibebankan tarif PPN lebih rendah yakni 2 persen. Tahun berikutnya, skema insentif serupa masih berlanjut. Tahun 2025, tak hanya mobil listrik yang dapat insentif, pemerintah juga memberikan diskon PPnBM buat mobil hybrid. Besar insentifnya berupa diskon PPnBM sebesar 3 persen.

Lalu masuk tahun 2026, nasib insentif buat kendaraan ramah lingkungan itu belum jelas. Terbaru, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik nasional.

"Stimulus EV nanti kita akan monitor, karena rencana kan ada rencana pembangunan atau pembuatan motor listrik nasional. Ini masih dalam pembahasan antar kementerian teknis dan anggarannya sudah ada tinggal bagaimana kita meluncurkan," ujar Airlangga dikutip detikFinance.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengungkap, insentif itu akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam dua pekan ke depan. Dijelaskan Purbaya, ada 500 ribu mobil serta motor listrik yang mendapatkan insentif tersebut.

"Saya pikir dua atau tiga pekan dari sekarang, presiden akan meluncurkan stimulus untuk kendaraan listrik, termasuk 500.000 motor dan mobil listrik juga. 100 persen PPnBM, PPN ya PPN, VAT ditanggung pemerintah, 40 persen untuk kendaraan listrik tertentu," terang Purbaya.

Airlangga juga memberikan sinyal bahwa insentif mobil hybrid itu tak berlanjut. Sebab, tanpa insentif penjualannya sudah terbentuk. Padahal untuk mendorong pertumbuhan kendaraan ramah lingkungan sekaligus menekan emisi, seharusnya tak tebang pilih.

Setidaknya, Indonesia bisa meniru penerapan insentif di Thailand. Tak pandang bulu, seluruh kendaraan yang berkontribusi menekan emisi di Thailand mendapat porsi insentif masing-masing. Mobil PHEV misalnya dikenai tarif cukai lebih rendah yakni 5 persen dengan syarat tertentu. Mobil hybrid juga mendapat keringanan pajak di sana. Konon mulai tahun 2028 hingga 2035, pajak mobil hybrid yang seharusnya 11 persen menjadi 6-9 persen. Selanjutnya untuk mobil listrik insentifnya berupa potongan harga tunai hingga Rp 60 jutaan per unit. PPN juga dipangkas menjadi 1 persen, hingga pengurangan bea masuk. Pemberian insentif di Thailand itu disebut lebih adil karena lebih merata.

"Thailand adalah yang produksi lokal dan penghematan bahan bakarnya. Sehingga berdasarkan itu, hybrid dapat berapa, EV dapat berapa, dan seterusnya. Itu fair, sesuai dengan kebijakan apa yang mau dilihat, penghematan energi, dan lain-lain," ucap Presiden Direktur PT TMMIN Nandi Julyanto saat ditemui di GIIAS belum lama ini.

Nandi juga memberikan contoh insentif yang diberikan pemerintah Filipina. Di sana, seluruh kendaraan yang diproduksi secara lokal mendapatkan insentif secara merata.

"Filipina misalnya, Filipina itu memberi insentif, memang dia industrinya lebih muda dari kita ya. Tetapi mereka memberikan insentif kepada semua yang diproduksi lokal tidak peduli apakah BEV, ICE, hybrid, semua yang diproduksi lokal dapat insentif. Nah itu kan fair, ukurannya adalah produksi lokal," tutur Nandi.