Mendagri Pemetakan 79 Daerah Butuh Tambahan Dana Rp 14 Triliun

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memetakan ada 79 pemerintah daerah yang membutuhkan tambahan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp 14 triliun untuk memperkuat keuangan daerah dan memastikan pembayaran gaji pegawai berjalan lancar, demikian dilansir dari Detik Finance.

Tito menyatakan bahwa sebenarnya suntikan dana Rp 3,5 triliun sudah cukup untuk menyelesaikan masalah gaji pegawai dalam jangka pendek. Namun, dana yang lebih besar, yakni Rp 14 triliun, diperlukan agar masalah ini tidak berulang di masa depan.

Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan kebutuhan dana mencapai Rp 20 triliun untuk mengatasi kesulitan pembayaran gaji pegawai secara menyeluruh.

"Jadi kalau belanja pegawainya 79 itu kalau nggak salah hampir Rp 3,5 triliun gitu yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp 14-an triliun. Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan beliau menghitung kira-kira hampir Rp 20 triliun," ujar Tito di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026) kemarin.

Tito menjelaskan bahwa banyak pemerintah daerah yang meminta tambahan dana. Namun, setelah ditindaklanjuti, banyak daerah sebenarnya masih bisa membayar gaji pegawai dengan menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan melakukan efisiensi anggaran.

"Ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah (APBD) tetap nggak cukup. DBH nggak ada, atau ada DBH tapi nggak cukup bayar biaya pegawai, nggak ada jalan lain ini harus top up dari Kementerian Keuangan. Dan kami hitung lebih kurang paling tidak 79," beber Tito.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan ada sekitar 400 lebih pemerintah daerah yang membutuhkan tambahan dana. Tito meluruskan bahwa yang benar-benar butuh tambahan dana DAU hanya 79 daerah, sedangkan ratusan daerah lain memiliki hak atas DBH yang belum dibayarkan pemerintah pusat.

"409 itu adalah yang DBH-nya belum dibayarkan. Ya, jadi bukan yang enggak bisa bayar, ya, yang enggak bisa bayar belanja pegawai kami lihat minimal 79," beber Tito.