Mendagri Pastikan Penanganan Cepat Gempa di Nusa Tenggara Timur

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), fokus pada penyelamatan korban dan pemulihan layanan dasar masyarakat, Minggu (16/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Penanganan awal meliputi pemulihan kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak, logistik, serta penanganan korban meninggal dan luka-luka.

"Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgent, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk (warga) yang luka," ujar Tito.

Tito menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Dia mengapresiasi percepatan pemulihan layanan dasar oleh berbagai pihak, termasuk PLN dan operator telekomunikasi, yang penting untuk mendukung mobilitas dan koordinasi di lapangan.

Selain itu, Tito menekankan percepatan pembukaan akses jalan agar mobilitas masyarakat dan alat berat penanganan bencana bisa berjalan lancar. Dia juga meminta pemerintah daerah memperhatikan warga terdampak, terutama yang rumahnya rusak.

Tito meminta pemda melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik sebagai dasar pemberian bantuan pemerintah untuk rumah rusak ringan hingga berat dan dukungan pengungsi.

Dia juga meminta pendataan kantor pemerintahan yang rusak dari tingkat kabupaten hingga desa dan kecamatan untuk menentukan kebutuhan perbaikan fasilitas agar pelayanan publik tetap berjalan.

"Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko (PMK), Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat," ujar Tito.

"Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana," sambungnya.

Tito menyoroti kondisi fiskal daerah terdampak dan menyampaikan pemerintah pusat akan memberikan dukungan kepada daerah dengan kemampuan fiskal terbatas dan serapan anggaran rendah agar dana bisa segera dimanfaatkan untuk bencana.

Dia menegaskan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda harus diperkuat supaya penanganan bisa cepat sesuai tahapan dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing," kata Tito.

"Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain," sambungnya.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta pejabat terkait lainnya.