BNPB Minta Status Darurat Segera Ditetapkan di NTT Setelah Gempa Magnitudo 7

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta penetapan status darurat di wilayah terdampak gempa magnitudo 7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mempercepat penanganan bencana, Minggu (16/8/2026) di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT.

BNPB bersama kementerian dan pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi guna mendorong penetapan status darurat resmi di enam kabupaten terdampak parah, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT.

Menurut Letjen Suharyanto, penetapan status darurat sangat penting agar BNPB, Kementerian PU, dan lembaga terkait memiliki payung hukum dalam menyalurkan anggaran dan bantuan teknis secara maksimal ke daerah terdampak.

"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

Selain itu, BNPB menginstruksikan percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan mengoptimalkan peran TNI-Polri sebagai komandan satgas untuk mengendalikan operasi penanganan bencana secara terintegrasi.

"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," ujar Suharyanto.

Kepala BNPB juga memimpin pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere yang bertujuan menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores bagian barat dan timur dengan cepat dan merata.

"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama, pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengawal semua langkah penanganan bencana," paparnya.