Pemprov Kalsel Alokasikan Dana Rp500 Juta Per Kabupaten Perkuat Pendidikan Kesetaraan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta untuk setiap kabupaten/kota guna memperkuat program paket kesetaraan, sebagai upaya memperluas akses pendidikan formal, kesetaraan, dan inklusif. Kebijakan ini diumumkan pada Minggu, 2 Agustus 2026, untuk menekan angka anak tidak sekolah.

Data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun masih sekitar 75 persen, yang berarti sebagian anak usia SMA belum mengikuti pendidikan. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kalsel juga hanya 8,81 tahun, setara kelas IX SMP.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan pendidikan adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang harus diakses seluruh lapisan masyarakat.

"Tidak boleh ada anak Banua yang tertinggal dari pendidikan. Karena itu, kami berkomitmen membuka akses pendidikan seluas-luasnya, baik melalui pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, maupun layanan pendidikan inklusif," ujar Muhidin.

Alokasi dana Rp500 juta tersebut dialokasikan masing-masing minimal 60 persen untuk siswa, maksimal 30 persen untuk peningkatan mutu Pusat Belajar Kegiatan Masyarakat (PKBM), dan maksimal 10 persen untuk monitoring, evaluasi, serta pengawasan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, menyatakan pendidikan kesetaraan kini menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pendidikan.

"Karena itu, program paket A, B, dan C terus diperkuat sebagai solusi bagi anak putus sekolah maupun masyarakat yang belum sempat menyelesaikan pendidikan formal," kata Abdul Rahim.

Abdul Rahim juga menyebutkan Pemda telah menyiapkan basis data anak putus sekolah sebagai dasar penyaluran bantuan dan penyusunan program intervensi agar tepat sasaran.

Pemerintah daerah juga memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk PKBM, untuk menjangkau masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan.

"Pendidikan kesetaraan bukan sekadar memberikan ijazah, tetapi membuka kembali kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Karena itu, kami ingin memastikan program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan," jelas Abdul Rahim.