Presiden Prabowo Perintahkan Pemangkasan Birokrasi dan Perampingan BUMN Besar

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan lapisan birokrasi dan perampingan anak serta cucu perusahaan BUMN besar, termasuk PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), saat menerima Direktur Utama Pertamina Simon A. Mantiri di Hambalang, Bogor, Minggu (9/8/2026) sore, dilansir dari Bloombergtechnoz. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi pertemuan tersebut dan menyebutkan bahwa perintah pemangkasan bertujuan menciptakan BUMN yang lebih adaptif dan produktif. "Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," tulis Teddy dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Teddy menjelaskan pemotongan rantai birokrasi yang panjang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan menekan pengeluaran operasional yang tidak perlu.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," pungkas Teddy. Langkah ini sejalan dengan rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan menghapus sejumlah subholding di BUMN besar.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut restrukturisasi ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo untuk menyederhanakan portofolio bisnis BUMN. "Arahan beliau juga untuk pengurangan layer-layer terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN dan yang lain-lainnya," ujar Rosan kepada media di Istana Negara, Kamis (6/8/2026).

Rosan menambahkan subholding yang terlalu banyak memperlambat birokrasi internal, sehingga konsolidasi diperlukan agar operasional BUMN lebih optimal. "[Pengurangan subholding dilakukan] agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga mulai meningkat, efisiensi juga lebih terjaga dan juga ya tentunya di BUMN-BUMN lainnya," ungkap Rosan. Sebagai bagian dari strategi perampingan, BPI Danantara sudah menutup 274 entitas BUMN hingga akhir Juli 2026.

"Streamlining yang kita sudah lakukan kurang lebih sudah 274 perusahaan," kata Rosan.

Pemerintah menargetkan restrukturisasi selesai akhir tahun dengan menyisakan sekitar 350 BUMN yang benar-benar sehat dan fokus pada inti bisnis untuk memberikan kontribusi maksimal kepada pendapatan negara.