Bambang Harymurti Tegaskan Perampasan Aset Harus Putusan Pengadilan Independen

Pakar publik Bambang Harymurti menegaskan bahwa keputusan perampasan aset harus diambil oleh pengadilan yang independen, dengan pembagian tegas antara pembekuan sementara dan perampasan permanen. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (11/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Bambang menjelaskan bahwa negara dapat dengan cepat membekukan aset agar aset tersebut tidak dijual atau dialihkan selama proses pengadilan berlangsung. Ia mengingatkan bahwa penyidik, jaksa, polisi, maupun lembaga administratif tidak boleh memiliki kewenangan final untuk menentukan hilangnya hak atas harta warga negara.

Menurut Bambang, beban pembuktian harus dipikul oleh negara secara menyeluruh. "Negara harus terlebih dahulu membuktikan dengan alat bukti yang sah, pertama aset apa yang menjadi objek; kedua, tindak pidana atau perbuatan melawan hukum apa yang dituduhkan; ketiga, kapan perbuatan tersebut terjadi; dan keempat hubungan faktual antara aset tersebut dengan perbuatan melawan hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menyatakan bahwa setelah ambang pembuktian tersebut terpenuhi, pemilik aset dapat diminta menjelaskan asal-usul asetnya secara sah. Ia menegaskan bahwa aset yang belum bisa dijelaskan oleh pemilik tidak boleh langsung dianggap hasil kejahatan, termasuk kesalahan pelaporan pajak dan ketidakakuratan LHKPN.

Bambang juga membuka kemungkinan perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi terbatas seperti tersangka meninggal dunia, tersangka melarikan diri, atau pelaku tidak dapat dihadapkan ke pengadilan karena alasan tertentu yang diatur undang-undang.

"Namun keadaan-keadaan tersebut harus menjadi kategori yang jelas dan terbatas, bukan rumusan yang memberi ruang diskresi terlalu luas," imbuhnya.