DPR Dukung Terbitkan Perpres Atasi Legalitas Timah di Belitung

DPR mendukung penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai solusi legalitas timah masyarakat di Pulau Belitung agar aktivitas pertambangan rakyat dan ekonomi dapat berjalan kembali, dilansir dari Detik Finance. Proses penerbitan Perpres kini tinggal menunggu penomeran setelah rapat bersama PT Timah dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang mendapat persetujuan Menteri ESDM. Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan Perpres memberi diskresi satu tahun kepada PT Timah untuk membeli timah dari masyarakat di luar IUP dan RKAB.

"Di dalam Perpres itu akan diberikan suatu perkecualian bahwa PT Timah boleh membeli timah masyarakat di luar RKAB dan IUP nya dalam jangka waktu satu tahun," ujar Bambang Patijaya.

Selama masa transisi, PT Timah harus menyelesaikan administrasi teknis IUP dan penyesuaian RKAB agar mekanisme pembelian timah masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan. Pembelian timah dapat dilakukan melalui kelompok masyarakat, mitra PT Timah yang terdaftar, dan koperasi, dengan tata kelola yang disusun bersama aparat penegak hukum agar tertib dan tidak menimbulkan masalah.

Bambang menyebut PT Timah sedang mengkonsultasikan kriteria operasional kepada Dirtipidter Mabes Polri dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Bambang, diskresi ini untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat Belitung dan agar timah milik masyarakat yang tersimpan di gudang PT Timah segera dibayarkan.

Dia juga mengingatkan agar kolektor dan pelaku usaha pertimahan tidak memanfaatkan situasi untuk penyelundupan, serta mendukung langkah aparat memperketat penegakan hukum di sektor pertambangan. "Jangan sampai situasi pertimahan pada saat ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelundupan," ujar Bambang. Bambang berharap Perpres memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang dan menjaga stabilitas ekonomi di Pulau Belitung.