DPR Tegaskan Pengelolaan Defisit dan Utang APBN 2027 Harus Bertanggung Jawab

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 harus memperhatikan pengelolaan defisit dan utang secara hati-hati dan bertanggung jawab. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Puan menegaskan bahwa setiap pembiayaan harus dianalisis dari sisi manfaat, risiko, serta beban yang akan diterima oleh generasi berikutnya.

"Defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang," ujar Puan Maharani.

Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya pendapatan negara yang dihimpun secara adil agar tidak melemahkan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan dunia usaha. "Pendapatan negara harus dihimpun secara optimal, tapi juga harus adil dalam membagi beban," tambahnya.

Selain itu, Puan mempertimbangkan bahwa belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ia menekankan bahwa transfer ke daerah harus memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.

"Transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan," kata Puan Maharani.