Kominfo Waspadai Penyebaran Hoaks Jelang Aksi Demonstrasi HUT RI ke-81

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyebaran hoaks menjelang aksi demonstrasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Kamis (6/8/2026), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa penyebaran informasi palsu meningkat menjelang aksi massa. Konten yang beredar tidak hanya narasi provokatif, tapi juga materi lama yang diedarkan ulang dengan konteks berbeda.

"Jangan mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Verifikasi sebelum membagikan agar kita tidak menjadi bagian dari penyebaran disinformasi," ujar Meutya.

Kominfo mengidentifikasi beberapa pola hoaks yang muncul, seperti penggunaan video demonstrasi lama yang diunggah ulang seolah kejadian terkini.

Meutya menilai konten semacam ini bisa memicu kepanikan publik karena memberikan gambaran situasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Selain itu, beredar juga poster dan pamflet ajakan demo yang dimanipulasi agar terlihat berasal dari organisasi mahasiswa atau kelompok masyarakat tertentu.

Dalam beberapa kasus, identitas penyelenggara dan waktu aksi diubah untuk menarik perhatian pengguna media sosial.

Kominfo juga menemukan video bentrokan dari peristiwa berbeda yang diberi narasi baru agar seolah terkait aksi demonstrasi menjelang HUT RI tahun ini.

Informasi tentang rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan tanpa pengumuman resmi juga mulai beredar di berbagai platform digital.

Meutya meminta masyarakat tidak langsung percaya dan menyebarkan informasi dari akun anonim atau tanpa rujukan jelas. Ia mengimbau verifikasi lewat kanal resmi pemerintah dan layanan pemeriksa fakta.

Media massa pun diminta memperkuat verifikasi agar tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi.

Fenomena penggunaan ulang video lama sering terjadi menjelang peristiwa nasional maupun aksi demonstrasi. Modus ini kerap dipadukan narasi baru sehingga menciptakan kesan seolah peristiwa sedang berlangsung dan memicu reaksi publik.

Kominfo menilai kolaborasi antara pemerintah, platform digital, media, dan masyarakat menjadi kunci menekan penyebaran disinformasi, terutama pada momentum dengan lalu lintas informasi tinggi di ruang digital.