Komisi X DPR Minta Klarifikasi Dugaan Pencatutan Data Anak di Dapodik PAUD

Komisi X DPR RI menanggapi serius kasus dugaan pencatutan data anak pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di jenjang PAUD yang viral, mendesak investigasi menyeluruh dan klarifikasi pemerintah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dugaan pencatatan data anak tanpa persetujuan orang tua ini harus ditelusuri secara serius karena berpotensi melanggar tata kelola data pendidikan dan perlindungan data pribadi, serta berpengaruh pada akuntabilitas dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD, dilansir dari Detikcom. Ke depan, Komisi X DPR akan meminta penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rapat kerja masa sidang mendatang untuk memastikan fakta terkait kasus ini.

"Kami memandang bahwa informasi yang beredar mengenai dugaan pencatatan data anak ke dalam Dapodik PAUD tanpa persetujuan orang tua, merupakan persoalan yang harus ditelusuri secara serius," ujar Lalu Hadrian Irfani.

Lalu menegaskan Komisi X mendorong Kemendikdasmen dan pemerintah daerah agar segera melakukan investigasi, audit data Dapodik bermasalah, dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan penyalahgunaan atau pelanggaran prosedur.

"Kami tentu mendorong Kemendikdasmen, termasuk kepada pemerintah daerah, untuk segera melakukan investigasi, mengaudit data Dapodik yang diduga bermasalah, serta mengambil tindak tegas apabila ditemukan penyalahgunaan data atau pelanggaran prosedur," katanya.

Selain itu, Lalu menilai penting evaluasi menyeluruh mekanisme verifikasi data agar kejadian serupa tidak terulang, sehingga hak anak dan masyarakat terlindungi. Jika orang tua menemukan data anaknya tercatat tanpa izin, Lalu mengimbau agar segera melapor ke dinas pendidikan setempat dengan menyimpan bukti yang ada, atau melalui kanal pengaduan resmi Kemendikdasmen seperti WhatsApp, email, website, hotline, dan kantor pusat.

"Kepercayaan publik terhadap sistem pendataan pendidikan harus dijaga melalui transparansi, pengawasan, dan penegakan aturan yang konsisten," tegas Lalu Hadrian Irfani.