Menteri Keuangan Undang Menhub Bahas Selisih Tarif Layanan Depo Kontainer

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengundang Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas selisih tarif layanan depo kontainer kosong dalam sidang Debottlenecking di Jakarta.

Permasalahan ini muncul dari keluhan pengusaha depo kontainer tentang perbedaan tarif bongkar muat atau lift-on dan lift-off di dalam dan luar pelabuhan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 4,8 triliun per tahun, dilansir dari Detik Finance.

Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia Toto Dirgantoro melaporkan masalah tarif ini ke Kementerian Perhubungan dan Ombudsman, namun belum ada tindak lanjut dari kedua lembaga tersebut.

Toto menjelaskan tarif dalam pelabuhan untuk kontainer penuh lebih murah dibandingkan di depo kosong luar pelabuhan. Importir harus membayar biaya bongkar muat yang lebih tinggi setelah kontainer dikembalikan ke depo kosong.

"Biaya lift-on itu jauh di atas tarif pelabuhan yang berlaku, terkait dengan tarif lift-on pelabuhan full kontainer, sedangkan di depo empty itu jauh di atas itu," ujar Toto dalam sidang Debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menurut Toto, kondisi ini menambah beban biaya logistik bagi importir, dan Kementerian Perhubungan belum menetapkan struktur tarif yang jelas serta pengawasan dianggap belum optimal.

Dengan volume sekitar 12 juta kontainer per tahun, selisih tarif diperkirakan menambah biaya hingga Rp 4,8 triliun. Toto berharap biaya tersebut bisa ditekan untuk mendukung perekonomian dan membuka lapangan kerja.

"Di sinilah yang terjadi yang sehingga tidak terkontrol, tarif juga tidak terkontrol, sehingga sangat merugikan kita. Jika dengan 12 juta box per tahun, seperti tahun lalu kurang lebih, berarti selisih kemahalan itu bisa sekitar Rp 4,8 triliun," jelas Toto.

Toto juga menyebut dugaan adanya refund Rp 200.000 per kontainer kepada perusahaan pelayaran asing yang mendirikan usaha depo kosong, serta tidak adanya kesepakatan tarif yang jelas antara penyedia jasa Lo/Lo dan pengguna jasa.

Dalam sidang tersebut, Purbaya meminta Kementerian Perhubungan melakukan investigasi penyeragaman tarif layanan kontainer di dalam dan luar pelabuhan serta menghapus ketentuan yang memberi kewenangan bagi pelayaran asing mendirikan usaha depo kosong.

"Nanti saya panggil lagi dua minggu dari sekarang untuk rapat lagi di sini, nanti saya undang Menteri-nya juga sekalian di sini biar bisa memutuskan sekalian," ujar Purbaya dalam sidang Debottlenecking.