Pemerintah Siapkan Pembatasan Subsidi BBM Pertalite untuk Kelompok Ekonomi Atas

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pembatasan subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite khusus bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas, yakni desil sembilan dan sepuluh, sesuai pembahasan pada Selasa (11/8/2026) di Kementerian Keuangan Jakarta, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Rencana ini bertujuan menyalurkan dana subsidi energi secara lebih tepat sasaran tanpa menaikkan harga jual eceran BBM di masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pejabat kementerian keuangan dan energi membahas opsi penataan distribusi BBM bersubsidi yang lebih selektif.

Kelompok masyarakat dalam 20 persen populasi dengan tingkat ekonomi tertinggi tidak lagi diperbolehkan menerima subsidi BBM. Evaluasi menggunakan indikator kepemilikan aset, daya listrik rumah tangga, dan jenis pekerjaan menjadi acuan untuk menyaring calon penerima subsidi secara akurat.

"Yang pertama diluruskan, harga nggak naik, ya. Cuma, waktu di DPR saya diperintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," ujar pejabat terkait.

Selain itu, masyarakat dari kelompok desil atas diwajibkan beralih menggunakan bahan bakar komersial non-subsidi secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.

"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata pejabat tersebut.

Penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap guna menjaga stabilitas pasar dan kenyamanan publik. Kesiapan infrastruktur dan sistem pencatatan digital di stasiun pengisian bahan bakar yang dikelola PT Pertamina (Persero) menjadi fokus utama agar validasi data konsumen berjalan lancar tanpa antrean panjang.

Pemerintah juga menyoroti ketimpangan penggunaan BBM subsidi oleh pemilik kendaraan mewah yang berada di kelompok ekonomi atas, yang dianggap merugikan rasa keadilan sosial.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi," ujar pejabat terkait.

Selain data kesejahteraan sosial, pembatasan juga menyasar spesifikasi teknis kendaraan. Mobil mewah pribadi, seperti BMW dan Mercy, diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi saat mengisi di SPBU.

"Jadi gini, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan)," ujar pejabat tersebut.

Integrasi data pemilik dan spesifikasi kendaraan diharapkan menekan kebocoran subsidi dan efisiensi anggaran yang dapat dialihkan ke program pembangunan nasional.

Masyarakat diimbau memantau perkembangan regulasi resmi yang akan disosialisasikan secara masif sebelum diberlakukan di seluruh Indonesia.