Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite untuk Subsidi Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite untuk memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (12/8/2026) di Jakarta Pusat.

Menurut Purbaya, pembatasan ini sesuai mandat DPR agar subsidi Pertalite hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah menegaskan harga Pertalite tidak akan naik meski pembatasan diberlakukan.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," ujar Purbaya.

Pertamina juga telah melakukan riset teknologi untuk memastikan penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran. Pembatasan pembelian akan diterapkan secara bertahap sambil memantau dampaknya terhadap perekonomian nasional.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," jelas Purbaya. Desil 10 mengacu pada kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan tertinggi menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan pembatasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.