Ekonom Ungkap 40 Persen Konsumsi Pertalite Dinikmati Masyarakat Kaya

Sekitar 39,99% konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dinikmati oleh masyarakat kaya yang tergolong dalam kelompok desil 9 dan 10, menurut analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan konsumsi Pertalite masih cukup besar pada kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tinggi. "Analisis berbasis Susenas 2024 memperkirakan desil 9—10 mengonsumsi sekitar 39,99% Pertalite rumah tangga. Potensi penghematannya berarti cukup besar. Efektivitas kebijakan tetap bergantung pada kemampuan sistem menghubungkan rumah tangga, pengguna, dan kendaraan," ujar Syafruddin, Kamis (13/8/2026).

Syafruddin menilai pembatasan berbasis desil memiliki keuntungan pada aspek keadilan fiskal dengan mengurangi kompensasi untuk rumah tangga mampu dan mengalihkannya ke program produktif. Namun, kebijakan ini juga berisiko karena ketidakakuratan klasifikasi dan biaya administrasi tambahan.

Dia menegaskan, desil hanya posisi kesejahteraan relatif rumah tangga dan tidak selalu mencerminkan pendapatan permanen. "Rumah tangga dapat kehilangan pekerjaan, menanggung biaya kesehatan, atau menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan produktif meski tercatat pada desil tinggi. Pembatasan mendadak juga dapat mendorong perpindahan ke Pertamax, menaikkan biaya transportasi, menekan UMKM, dan memicu perdagangan Pertalite ilegal," tutur Syafruddin.

Menurut data NEXT Indonesian Center, sebagian besar Pertalite dinikmati oleh masyarakat dalam kelompok desil 5—10. Kelompok 20% keluarga terkaya (desil 9—10) menikmati rata-rata 39,99% dari total konsumsi Pertalite.

Potensi salah sasaran Pertalite diperkirakan sekitar 1.400 juta liter per bulan, setara dengan 78,93% dari total 1.774,5 juta liter Pertalite yang dikonsumsi seluruh rumah tangga di Indonesia sebanyak 72,7 juta, menurut Susenas 2024.

Kelompok masyarakat desil 9—10 memiliki rata-rata pengeluaran per kapita lebih dari Rp2 juta per bulan. Dengan asumsi kompensasi seperti Pertamina, nilai BBM Pertalite yang dinikmati kelompok ini mencapai Rp41 triliun atau 39,99% dari total potensi kompensasi yang tidak tepat sasaran.

Secara kumulatif, potensi salah sasaran mencapai Rp81 triliun dan dinikmati oleh kelompok di luar masyarakat miskin atau yang berada di desil 5—10.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menggelar rapat dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas rencana pembatasan pembelian Pertalite khusus untuk masyarakat kaya (desil 9 dan 10).

"Mungkin yang kuartil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).

Purbaya berharap pembatasan ini dapat menghemat subsidi dan kompensasi energi, meskipun belum dapat menyebutkan angkanya.

ESDM menegaskan pembatasan ini tidak menyasar pengguna kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Total pagu anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,06 triliun, dengan rincian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Rp25,14 triliun, subsidi LPG tabung 3 Kg Rp80,26 triliun, dan subsidi listrik Rp104,64 triliun. Jika digabung dengan anggaran kompensasi, total subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun.

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mencatat perubahan konsumsi BBM dari jenis nonsubsidi ke bersubsidi. Penyaluran Pertalite pada Juli 2026 naik 9,4% atau sekitar 7.129 kl per hari dari rata-rata normal, sementara penyaluran Pertamax turun 18% atau sekitar 4.476 kl per hari.

Direktur Pemasaran PPN, Eko Ricky Susanto, menyebut proporsi penggunaan Pertalite mencapai 80,4% dari total serapan BBM Pertamina, naik 4,9% pada Juli dibanding Januari—Mei 2026. Sebaliknya, proporsi konsumsi Pertamax turun menjadi 18,4% dari 23,2%.