Pemerintah AS Libatkan Perusahaan Swasta dalam Operasi Siber Offensif

Pemerintah Amerika Serikat melibatkan perusahaan swasta dalam pelaksanaan operasi siber ofensif di luar negeri untuk memperluas ruang lingkup keamanan nasional, menurut dokumen yang dirilis pada Rabu, 13 Agustus 2026, dilansir dari Bloombergtechnoz. Perusahaan swasta yang dikendalikan langsung oleh pemerintah federal akan diberi izin melakukan serangan siber terhadap organisasi kriminal yang mengancam warga Amerika Serikat. Program baru ini berada di bawah pengawasan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan koordinasi Departemen Kehakiman, menandai perubahan besar karena biasanya operasi semacam ini hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Selama beberapa bulan, pemerintahan Presiden Donald Trump menyiapkan kerangka hukum agar perusahaan swasta bisa melakukan operasi tersebut secara resmi.

Langkah ini mendapat respons beragam karena ada kekhawatiran potensi dampak negatif dan eskalasi konflik siber. Namun, pendukungnya berargumen bahwa memanfaatkan profesional dari sektor swasta akan memperkuat kemampuan negara menangkal ancaman siber. "Langkah ini bertujuan memberikan cyber letters of marque (surat izin tindakan di ruang siber masa kini)," ujar Ari Redbord, kepala urusan pemerintah di TRM Labs, perusahaan intelijen blockchain.

Mitra pemerintah di sektor swasta dapat melakukan pengawasan dan serangan siber terhadap "organisasi kriminal transnasional asing yang menggunakan teknologi siber," sebagaimana tertulis dalam memo tersebut. Untuk mengikuti program ini, perusahaan harus menyediakan dana jaminan minimal US$1 juta yang akan disita jika tidak mematuhi peraturan kontrak.