Pertamina Rampungkan Perampingan 31 Entitas Usaha Hingga Semester I 2026

PT Pertamina (Persero) telah merampingkan 31 entitas usaha hingga akhir semester I-2026 sebagai bagian dari program penataan anak usaha BUMN yang digagas BPI Danantara, dilansir dari Bloombergtechnoz. Perampingan juga menyasar lini usaha hulu minyak dan gas (migas) yang nonaktif atau dormant untuk meningkatkan efisiensi operasional. VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron memastikan proses ini dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan regulasi yang berlaku.

"Hingga akhir semester I-2026, Pertamina melanjutkan langkah business streamlining atau perampingan anak usaha agar lebih efisien," ujar Baron.

Baron menegaskan perusahaan memastikan setiap proses dan keputusan memenuhi prinsip good corporate governance, manajemen risiko komprehensif, serta kepatuhan terhadap aturan dan undang-undang. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono menjelaskan perampingan dilakukan melalui merger, divestasi lini bisnis pendukung, serta likuidasi entitas dormant.

"Walaupun entitas hulu migas yang dormant ini selama ini tidak ada pengeluaran baik untuk operasional maupun gaji direksi atau komisaris, tetap kami likuidasi sebagai bagian dari upaya merapikan struktur Pertamina Group," kata Agung. Perampingan juga bertujuan menata struktur grup agar pengambilan keputusan lebih cepat dan tata kelola lebih efisien.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan lapisan birokrasi dan perampingan anak serta cucu perusahaan BUMN besar seperti Pertamina dan PLN. Perintah tersebut disampaikan saat Presiden menerima Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Hambalang, Bogor, pada 9 Agustus 2026. "Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

CEO Danantara Rosan Roeslani menambahkan restrukturisasi ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden untuk menyederhanakan portofolio bisnis BUMN.

"Arahan beliau [Presiden Prabowo] juga untuk pengurangan layer-layer terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN dan yang lain-lainnya," ujar Rosan. Menurutnya, subholding yang terlalu banyak dapat memperlambat birokrasi internal sehingga konsolidasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan negara. BPI Danantara mencatat telah menutup 274 entitas BUMN (streamlining) hingga akhir Juli 2026.

Pertamina sebelumnya mengumumkan penggabungan tiga anak usaha sektor hilir migas efektif 1 Februari 2026, yaitu PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan penggabungan lini bisnis hilir rampung menyeluruh pada Oktober 2026, meskipun penggabungan dimulai sejak Februari. Simon menyatakan sebagian segmen bisnis PT Pertamina International Shipping masih dalam proses penggabungan hingga Oktober 2026.

"Subholding downstream ini sudah go live sejak 1 Februari 2026, dan pengukuhan pengurusnya pada 4 Februari 2026," jelas Simon dalam rapat Komisi VI DPR.