Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Condong ke Blok Timur

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang berlangsung sejak 1959 hingga 1965/1966 condong kuat ke blok Timur, terutama negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Republik Rakyat Cina (RRC), dan Korea Utara. Hal ini terjadi di bawah pimpinan Presiden Ir. Soekarno yang memegang kendali penuh pemerintahan dan militer pada saat itu, sejak 9 Agustus 2026.

Dalam periode ini, Indonesia melakukan sejumlah kebijakan yang menunjukkan keberpihakan ke negara-negara blok Timur. Menurut laporan Kompas, Indonesia mempererat hubungan dengan Uni Soviet dan negara-negara komunis Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Vietnam Utara dan Kamboja. Langkah ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan politik global yang tengah terpecah antara blok Barat dan Timur pada masa Perang Dingin.

Soekarno juga menginisiasi Konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap sebagai sekutu blok Barat. Ini menjadi bagian dari strategi politik luar negeri yang tidak hanya bersandar pada blok komunis, tetapi juga menolak pengaruh Barat yang dianggap mengancam kedaulatan Indonesia.

Nasakom dan Peran Soekarno

Konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang diperkenalkan Soekarno menjadi salah satu landasan dalam menjalankan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin. Melalui Nasakom, Soekarno berusaha mengintegrasikan berbagai ideologi politik domestik sekaligus menjalin hubungan luar negeri yang sejalan dengan ideologi tersebut, terutama dengan negara-negara komunis.

Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

Selain itu, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai bentuk protes terhadap dukungan PBB terhadap Malaysia dalam konflik Konfrontasi. Langkah ini menegaskan sikap Indonesia yang semakin menjauh dari blok Barat dan memperkuat posisinya di blok Timur.

Dampak dan Implementasi Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri yang condong ke blok Timur ini berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara Barat dan tetangga seperti Malaysia. Hubungan dengan Malaysia menjadi tegang akibat konfrontasi yang berlangsung selama masa ini.

Menurut detik.com, kebijakan luar negeri Soekarno pada 1959-1966 memperlihatkan karakter politik bebas aktif yang lebih condong ke blok Timur, berbeda dengan politik luar negeri Indonesia sebelumnya yang lebih seimbang dan berusaha menjaga hubungan baik dengan kedua blok.

Politik Bebas Aktif dalam Konteks Demokrasi Terpimpin

Politik bebas aktif yang dianut Indonesia pada dasarnya mengedepankan kedaulatan dan kepentingan nasional tanpa terikat pada blok manapun. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin, interpretasi politik bebas aktif ini bergeser ke arah keberpihakan yang nyata ke blok Timur sebagai strategi menghadapi tekanan politik dan ekonomi global.

Penjelasan Langsung dari Sejarawan

Sejarawan Indonesia menjelaskan bahwa keberpihakan ini merupakan hasil dari dinamika politik dalam negeri dan internasional yang dihadapi Soekarno.

"Kebijakan luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin merupakan cerminan dari keinginan Soekarno untuk menunjukkan kemandirian dan kekuatan politik Indonesia di kancah internasional," ujar Profesor Hendra Santoso, pakar sejarah politik Indonesia.

Kesimpulan dan Kondisi Terkini

Secara keseluruhan, masa Demokrasi Terpimpin menandai fase penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia yang condong ke blok Timur sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Soekarno antara 1959 hingga 1966. Hal ini membawa dampak signifikan terhadap hubungan diplomatik dan posisi Indonesia di dunia internasional.