Pemerintah Tunda Sekolah Umum Bangun Dapur MBG Karena Infrastruktur Terbatas

Pemerintah belum membuka peluang bagi sekolah umum untuk membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri akibat keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah, kata Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, Jumat (7/8/2026), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Sudaryono menjelaskan bahwa kondisi fasilitas dasar di sekolah umum sangat beragam dan banyak yang belum memiliki sanitasi memadai sehingga belum memenuhi standar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jangan melihat sekolah di kota saja. Kalau Anda jalan-jalan ke SD atau SMP di daerah, jangankan kantin, toilet saja belum ada," ujar Sudaryono kepada wartawan di Jakarta.

Dia menambahkan bahwa dapur MBG tidak cukup hanya memanfaatkan kantin sekolah yang ada karena fasilitas tersebut harus memenuhi standar keamanan pangan dan higiene sanitasi yang ketat.

"Untuk membuat fasilitas dengan standar tinggi yang aman memang tidak mudah, apalagi jumlah penerimanya sedikit. Jadi Anda juga harus melihat dari sisi itu," kata Sudaryono.

Lebih lanjut, pemerintah saat ini memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto menargetkan renovasi sekitar 90.000 hingga 100.000 sekolah pada tahun ini, termasuk pembenahan fasilitas sanitasi.

"Presiden sekarang sedang memperbaiki total sekolah-sekolah. Tahun ini targetnya hampir 90 ribu sampai 100 ribu sekolah selesai diperbaiki. Salah satunya adalah sanitasi, termasuk toiletnya," ujar Sudaryono.

Dia juga menyebut masih ada sekolah yang tidak memiliki toilet sehingga siswa harus buang air ke sungai.

"Bahkan ada sekolah yang tidak memiliki toilet. Orang buang air di kali. Apa yang bisa Anda harapkan dari sekolah dengan kondisi sanitasi seperti itu? Nah, sekarang itu yang sedang diperbaiki oleh presiden," tambahnya.

Di sisi lain, pondok pesantren dianggap lebih siap membangun dapur MBG sendiri karena umumnya sudah memiliki dapur yang bisa ditingkatkan sesuai standar SPPG. Selain itu, santri tinggal di satu kawasan sehingga distribusi makanan lebih efisien.

"Nggak ada [perbedaan kriteria]. Cuma karena mereka tinggal di situ, lebih enak kalau memang dikelola di sana. Pondok pesantren itu umumnya sudah punya dapur. Harapan kita tinggal upgrade dapurnya sesuai standar yang kita tetapkan," ujar Sudaryono.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berbasis keagamaan dengan lebih dari 1.000 santri untuk membangun dapur MBG sendiri, yang wajib memenuhi standar SPPG serta memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Untuk pondok pesantren atau sekolah berbasis keagamaan yang memiliki kurang dari 1.000 siswa, pelayanannya tetap menggunakan dapur SPPG terdekat.