Presiden Prabowo Tegaskan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk Efisiensi APBN

Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah pemborosan anggaran akibat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berulang dengan harga berbeda di berbagai kementerian dan daerah, dalam pidato penyampaian RAPBN 2027.

Menurut Prabowo, kebijakan pengadaan yang tidak terkoordinasi menyebabkan lemahnya daya tawar negara dan pemborosan besar pada APBN. Ia menegaskan bahwa pengadaan barang serupa seharusnya tidak dilakukan secara terpisah oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Presiden menyatakan, "Disiplin fiskal harus hadir, eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini banyak K/L dan Pemda beli barang yang sama, tetapi belinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasi sama, tetapi karena prosesnya berulang dan berbeda-beda, jumlah terpecah, daya tawar negara jadi lemah," ujar Prabowo.

Ia menambahkan, "APBN jangan lagi digunakan untuk membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita bagian dari NKRI," tegasnya.

Prabowo menegaskan pentingnya konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah mampu menghasilkan efisiensi sebesar 20,86% pada 2025, dan meningkat menjadi 25,43% pada tahun ini, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

"Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik dan praktik pengadaan terbaik, bisa dapat efisiensi 30% dari belanja pengadaan Rp 1.200 triliun. Dengan itu Rp 360 triliun ada di tangan kita," ungkap Prabowo.

Presiden memberi contoh pengadaan layar pintar interaktif yang awalnya dibeli dengan harga Rp 150 juta per unit, namun setelah dikonsolidasikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, biaya pengadaan dapat ditekan hingga Rp 26 juta per unit.

"Itu sudah termasuk ongkos kirim sampai ke daerah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)," kata Prabowo.

Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan status LKPP menjadi setingkat badan demi mendukung konsolidasi pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif.

"Saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengonsolidasikan pengadaan barang. Kita tingkatkan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Saya mohon dukungannya," ujar Presiden Prabowo Subianto.