Prabowo Tekankan Pentingnya Sensus Ekonomi untuk Kebijakan APBN 2027

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) penting untuk merefleksikan kondisi makroekonomi Indonesia dan membantu pemerintah menyusun kebijakan serta anggaran dengan tepat. Menurut Prabowo, asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) dalam RAPBN 2027 sebesar Rp27.987 triliun dan pembiayaan Rp671,2 triliun menghasilkan defisit APBN 2,40% terhadap PDB. "Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian RUU APBN 2027, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Prabowo menekankan bahwa angka APBN sangat bergantung pada data makroekonomi yang dikumpulkan BPS, sementara pembaruan data belum dilakukan selama 10 tahun terakhir.

Pemerintah ingin memastikan sensus ekonomi yang sedang berjalan hingga akhir Agustus 2026 dengan melibatkan 251 ribu petugas bisa sukses. "Saya minta wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa data sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. BPS menggelar sensus ekonomi kelima dengan pendekatan baru untuk memotret transformasi dan struktur ekonomi pascapandemi Covid-19, termasuk perkembangan ekonomi digital yang belum banyak terekam data statistik.

Tahun ini, BPS menganggarkan Rp1,3 triliun untuk pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. BPS menjalankan tiga sensus besar dalam satu dekade: Sensus Penduduk tahun berakhiran 0, Sensus Pertanian tahun berakhiran 3, dan Sensus Ekonomi tahun berakhiran 6. Tahun 2026 menjadi momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi kelima setelah sebelumnya dilakukan pada 1986, 1996, 2006, dan 2016.