Presiden Prabowo Tingkatkan LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana peningkatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah agar seluruh pengadaan barang dan jasa di pusat dan daerah dapat melalui satu pintu.

Rencana ini disampaikan dalam pidato kenegaraan saat rapat paripurna penyampaian RAPBN 2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), menurut dilansir dari Detikcom. Data LKPP menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.

Presiden Prabowo menegaskan jika konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, dan praktik pengadaan terbaik dijalankan secara luas dan disiplin, efisiensi belanja pengadaan yang mencapai Rp 1.200 triliun bisa mencapai 30 persen atau setara Rp 360 triliun.

"Artinya, efisiensi dalam satu bisa mencapai Rp 360 triliun. Ini bukan angka yang kecil," kata Prabowo.

Dengan nilai setara USD 20 miliar, pemerintah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Prabowo mencontohkan, penghematan pada pembelian layar pintar interaktif oleh pemerintah daerah yang bisa dibeli dengan harga Rp 26 juta per unit.

"Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati," ujarnya.

Prabowo menjelaskan kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun dan dipusatkan. Spesifikasi barang akan distandardisasi dan volumenya disatukan sehingga proses pengadaan pemerintah dilakukan secara digital, transparan, kompetitif, dan akuntabel.

"Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu, tidak ada alasan masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," imbuhnya.