Prabowo Tampilkan Rating S&P sebagai Pengakuan Ekonomi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto memaparkan bahwa lembaga pemeringkat global Standard & Poor's (S&P) mempertahankan rating kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil, sebagai pengakuan dunia terhadap perekonomian Indonesia, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2026. Menurut Prabowo, peringkat tersebut menunjukkan kokohnya perekonomian nasional dan status investment grade Indonesia. Dia menyebut bahwa ini bukan klaim pemerintah, melainkan penilaian dari lembaga pemeringkat tersebut. Prabowo menambahkan bahwa upaya pemerintah mengelola sumber daya alam secara terpusat dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia mendapat penilaian positif dari S&P.

Prabowo menjelaskan, "Penilaian positif tersebut terutama dalam upaya PT DSI memberantas praktik underinvoicing dan transfer pricing yang merupakan praktik penipuan," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan pengakuan positif dari China yang memberikan rating AAA stabil untuk obligasi global Indonesia, level tertinggi dalam penerbitan Panda Bond. "Dari timur lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe ratings justru memberi rating AAA stabil yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bond untuk RI," kata Prabowo.

Prabowo menyebut lembaga pemeringkat China menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah efektif, ekonomi tahan guncangan eksternal, dan inflasi terkendali. "Kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi kerja keras dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan," ujar Prabowo.

S&P Global Ratings mempertahankan sovereign credit rating Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. S&P menilai pelemahan posisi fiskal dan eksternal Indonesia karena tingginya ongkos energi, suku bunga lebih tinggi, dan pelemahan nilai tukar bersifat sementara, serta mengantisipasi pemerintah dapat meredam dampak kenaikan harga komoditas melalui pengurangan belanja. "Kami menegaskan peringkat kredit jangka panjang Indonesia di level BBB dan peringkat kredit jangka pendek di A-2," dikutip dari keterangan resmi S&P pada 13 Juli 2026.

S&P juga meyakini bahwa pengelolaan terpusat dan pengurangan kebocoran di sektor sumber daya alam dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor.

Lembaga itu memperkirakan indikator fiskal dan eksternal yang memburuk bersifat sementara dan akan membaik seiring kenaikan harga komoditas dan kebijakan yang lebih stabil. "Outlook stabil juga mencerminkan ekspektasi kami bahwa pemerintah tetap memandang batas defisit anggaran tahunan sebesar 3% dari PDB sebagai jangkar kebijakan fiskal yang penting," kata S&P. S&P mewanti-wanti penurunan peringkat jika utang bersih pemerintah meningkat lebih dari 3% dari PDB secara berkelanjutan.