Presiden Prabowo Paparkan Rencana RAPBN 2027 Fokus Ekonomi dan Infrastruktur

Presiden Prabowo Subianto membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di hadapan anggota DPR pada Jumat, 14 Agustus 2026, di Jakarta. RAPBN 2027 dirancang agar tetap ekspansif dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang solid, dilansir dari Bloombergtechnoz. Pemerintah akan fokus pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan.

Prabowo menjelaskan, "Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi."

Untuk meningkatkan efisiensi anggaran, pemerintah akan mengubah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah yang mengkonsolidasikan pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga. "Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun," ujar Prabowo.

Pemerintah juga akan merenovasi 10 ribu Puskesmas di seluruh 7.285 kecamatan dengan anggaran Rp4 miliar per unit dan membangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten dan kota, program yang ditargetkan selesai pada 2030. Prabowo menargetkan pembangunan dan revitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah di 514 kabupaten dan kota untuk menangani penyakit utama seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal serta kesehatan ibu dan anak.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter sebanyak 260 ribu, pemerintah membuka 9 fakultas kedokteran baru dan 170 program studi spesialis serta sedang mengkaji penggunaan tenaga dokter asing dengan izin praktik terbatas. Prabowo juga berencana merenovasi semua sekolah yang membutuhkan perbaikan agar selesai paling lambat 2029, dengan harapan tidak ada lagi sekolah yang rusak atau roboh. Dalam bidang komoditas, pemerintah mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang diharapkan beroperasi pada Januari 2027 untuk menciptakan harga referensi ekspor Indonesia.

Optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi fokus dengan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset dengan swasta secara terbuka dan kompetitif untuk mendorong investasi dan lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya 100 Giga Watt untuk menggantikan pembangkit diesel, yang diperkirakan menghemat biaya produksi listrik Rp73,9 triliun per tahun. Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan mulai beroperasi di Jakarta dan Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, dan arbitrase berstandar dunia. Prabowo juga memaparkan pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek strategis jangka panjang seperti mobil nasional, motor nasional, dan Giant Sea Wall.

Program percepatan elektrifikasi kendaraan dengan target produksi 1 juta motor listrik di dalam negeri juga akan didukung dengan insentif agar mengurangi subsidi BBM dan memperkuat industri motor listrik nasional.

Pemerintah berencana memberikan izin kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia dengan keahlian khusus untuk mendukung pembangunan nasional.