OJK Siapkan Regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Mulai 2027

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kerangka regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang akan mengatur daftar komoditas hingga mekanisme penyimpanannya, dengan target peluncuran pada 1 Januari 2027, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan aturan ini dibuat bersama BPI Danantara dan Badan Industri Mineral (BIM). Simulasi sistem bursa mineral telah dilakukan dan hasilnya cukup memuaskan.

"Iya makanya ekosistemnya itu harus sudah siap, seperti sistem pergudangan yang mengecek kualitas dan ketersediaan barang. Semua disiapkan dari struktur yang kita buat," ujar Friderica di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (14/8/2026) malam.

"Nanti ada kamera yang memantau truk pengantaran dan gudang. Insyaallah luar biasa," tambahnya.

Friderica juga memastikan sudah ada daftar mineral strategis yang akan diperdagangkan melalui BMKS dan seluruh lembaga pendukung seperti bursa dan lembaga kliring sudah dipersiapkan.

"Siapa yang akan menjadi bursanya? Lembaga kliring seperti KPEI dan KSEI di pasar modal sudah kita siapkan semua," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan BMKS akan resmi beroperasi mulai 1 Januari 2027.

"Pemerintah yang saya pimpin akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK pada 1 Januari 2027," kata Prabowo dalam Rapat Paripurna RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Pemerintah dan DPR RI akan membahas regulasi teknis pelaksanaan bursa tersebut agar dapat disahkan tepat waktu.

"Kami targetkan ketentuan penyelenggaraan BMKS segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026," ujar Prabowo.

Langkah ini fokus pada pembentukan harga acuan nasional (Indonesia Reference Price) untuk produk ekspor unggulan.

"Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas utama ekspor Indonesia," kata Prabowo.

Inisiatif ini dirancang untuk menghadirkan ekosistem perdagangan yang transparan, aman, dan berintegritas bagi pelaku usaha.

"Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi semakin sempit," ungkapnya.

Prabowo juga menegaskan pemerintah ingin mengakhiri ketergantungan pada penentuan harga pasar luar negeri dan menargetkan peran dominan Indonesia dalam perdagangan global.

"Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia," tegas Prabowo.