Presiden Prabowo Fokuskan RAPBN 2027 pada Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2027 pada Jumat (14/8/2026) menyoroti pembangunan pendidikan dan layanan kesehatan, menggantikan fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun untuk 2027, naik dari Rp720,8 triliun pada 2026. Renovasi seluruh sekolah menjadi prioritas utama dengan target selesai paling lambat 2029.

Peneliti SMRC Saidiman Ahmad menilai perubahan fokus ini sebagai respons atas kritik publik terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Mungkin itu sebagai respons Presiden [Prabowo] atas kritik publik sejauh ini soal dua program tersebut," ujar Saidiman.

Saidiman juga menekankan pentingnya verifikasi terbuka terhadap klaim pembangunan, terutama renovasi sekolah dan pembangunan jembatan, agar sesuai kondisi nyata di lapangan.

"Saya kira perlu audit publik. Apakah klaim-klaim itu benar-benar realitas di lapangan atau bukan. Sebab, melihat persoalan keuangan negara sejauh ini, nampaknya pembangunan yang diklaim massif itu bisa memicu pertanyaan," jelas Saidiman.

Dia juga menyoroti masalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang menurutnya terganggu oleh kurangnya kontrol independen terhadap kebijakan pemerintah.

"Masalahnya, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekarang bermasalah karena kurangnya kontrol akibat dari kooptasi eksekutif atas semua partai politik, parlemen, yudikatif, media, dan civil society," kata Saidiman.

Presiden Prabowo menyebut renovasi sekolah sebagai program terbesar dalam sejarah Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Jakarta.

"Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun," ujar Prabowo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan alokasi anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat UUD 1945 dengan porsi minimal 20 persen dari APBN.

"Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," kata Purbaya dalam konferensi pers RAPBN 2027.

Anggaran pendidikan 2027 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program termasuk bantuan pendidikan, kesejahteraan guru, dan revitalisasi sarana prasarana sekolah.

Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa. Tunjangan profesi guru dialokasikan untuk 1,3 juta guru non-PNS dan 1,7 juta guru ASN di daerah, termasuk tambahan penghasilan bagi sekitar 20,7 ribu guru ASN.

Pemerintah merencanakan renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah, pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, serta pembangunan dan operasional satuan pendidikan lainnya.

Selain itu, RAPBN 2027 mencakup program MBG dengan target 60,6 juta penerima, BOS untuk 54,2 juta siswa, dan BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik. Anggaran juga dialokasikan untuk beasiswa LPDP dan bantuan operasional bagi 148 museum dan taman budaya.