Presiden Prabowo Tegaskan BUMN Milik Rakyat, Bukan Penguasa

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik segelintir komisaris, direksi, maupun sumber dana penguasa, dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo juga mengungkapkan saat pembentukan Danantara Indonesia, terdapat sebanyak 1.074 BUMN, termasuk anak perusahaan hingga cucu dan cicit perusahaan.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia., BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," ujar Prabowo, dilansir dari Detik Finance.

Ia menambahkan, "Ketika kita bentuk Danantara, dana kedaulatan kita, kita menemukan ada 1.074 BUMN dan ada yang punya anak perusahaan dan cucu perusahaan, bahkan cicit. Ini luar biasa, saya mengira BUMN itu 300-400 (jumlahnya)."

Prabowo mengkritik kinerja BUMN yang terkadang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan pemerintah.

"BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini," ujarnya.

Presiden juga menyampaikan rencana pembentukan pengadilan hukum khusus untuk mengusut kinerja pengurus dan direksi BUMN selama 30 tahun terakhir, meskipun masih membutuhkan pertimbangan MPR dan DPR.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR," kata Prabowo.

Ia menambahkan, "Kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan."