Presiden Prabowo Kritik Kinerja BUMN yang Tidak Produktif di Sidang MPR

Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap tidak produktif dan mengkhawatirkan, termasuk laporan keuangan yang dinilai tidak akurat, dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengungkapkan adanya BUMN yang terus merugi tapi dalam laporan keuangan justru tercatat untung, menimbulkan kekhawatiran atas kejujuran pengelolaan keuangan negara, dilansir dari Detik Finance.

Ia menyebut, "Kalau saya laporkan semuanya saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja tuh laporannya," ujarnya.

Presiden juga menegaskan bahwa beberapa BUMN bekerja tidak bertanggung jawab terhadap negara dan pemerintah. Hal ini menjadi perhatian serius yang tidak boleh dianggap remeh.

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini," kata Prabowo.

Ia mengusulkan agar pemerintah mengusut pengelolaan BUMN selama 30 tahun terakhir dan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut para pengurus dan direksi perusahaan pelat merah tersebut.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo memberi peluang amnesti bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat, tetapi menyerahkan keputusan itu kepada legislatif.

"Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo menyampaikan pemerintah tengah melakukan pembenahan hubungan kerja sama antara BUMN dengan perusahaan asing untuk menghilangkan praktik yang tidak sehat.

"Kita kena masalah, banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita jadi kita harus hilangkan permainan-permainan ini," ujarnya.

Prabowo juga melaporkan bahwa pemerintah telah menutup sebanyak 290 BUMN sebagai bagian dari upaya pembenahan perusahaan milik negara.

"Tapi saya dengan bangga hari ini saya laporkan hari ini kita telah menutup 290 BUMN," pungkasnya.